Menu MBG Boleh Diunggah, BGN Dorong Partisipasi Warga Awasi Program

TODAYNEWS.ID – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa masyarakat dipersilakan mengunggah foto maupun video menu MBG ke media sosial, baik menu yang dinilai baik maupun yang bermasalah. Tak hanya itu, unggahan yang menilai menu MBG tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp 10 ribu per porsi juga diperbolehkan sebagai bentuk partisipasi publik dalam pengawasan program.

“Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG,” kata Nanik saat acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forkopimda, Kasatpel, Yayasan, Mitra, Korwil, dan seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso dan Situbondo, di Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

Daniel Johan Ucapkan Belangsungkawa untuk Korban Pesawat ATR 42-500

110 Akbar Budi

Acara tersebut turut dihadiri Bupati Bondowoso RKH Abdul Wahid Hamis, yang memberikan arahan terkait pelaksanaan Program MBG di daerah. Selain itu, Nanik bahkan menyarankan agar setiap unggahan menu MBG disertai keterangan yang lengkap dan jelas, mulai dari waktu pengambilan gambar, alamat sekolah penerima manfaat, hingga nama dan alamat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendistribusikan makanan tersebut.

“Selain gambar atau video, sebaiknya disertakan juga keterangan waktu, nama sekolah, dan SPPG-nya,” ujar Nanik.

Ia menegaskan, kelengkapan data tersebut bukan untuk intimidasi, melainkan untuk mempermudah proses penelusuran dan evaluasi apabila ditemukan masalah di lapangan. Dengan data yang jelas, proses verifikasi bisa dilakukan lebih cepat dan akurat.

Baca Juga

1 jam  lalu

Tinjau Pengerukan Kali Sepak, Gubernur Pramono Fokus Tingkatkan Kapasitas Tampung Air

13 Azis Arriadh

“Keterangan yang detail justru sangat penting agar BGN bersama kementerian dan lembaga lain bisa segera melacak dan memastikan apa yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.

Menurut Nanik, unggahan menu MBG di media sosial merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi sekaligus memberi masukan terhadap salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keterlibatan publik ini dinilai mampu membantu pengawasan yang tidak bisa dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah.

Ia menilai keterbukaan ini penting agar program MBG terus disempurnakan, sekaligus menjadi wujud transparansi pelaksanaan program pemerintah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap program juga dapat terjaga.

Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 orang tim pemantauan dan pengawasan SPPG yang bekerja 24 jam untuk mengawasi pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan luasnya cakupan program.

“Jumlah itu tentu masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah SPPG yang sudah beroperasi. Karena itu kami justru sangat berterima kasih atas saran, kritik, dan pengawasan dari masyarakat,” kata Nanik.

Dalam kesempatan tersebut, Nanik juga menyinggung kasus viral di Kabupaten Pesawaran, Lampung, di mana seorang Kepala SPPG menghentikan pemberian MBG kepada dua anak penerima manfaat selama sepekan karena orang tua mereka mengkritik menu MBG.

“Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik untuk perbaikan,” tegas Nanik.

BGN, lanjut dia, berkomitmen memastikan bahwa tidak ada penerima manfaat yang dirugikan hanya karena menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan pengawasan bersama, kualitas menu MBG diharapkan semakin baik ke depannya.