Ara Minta KPK Kawal Program Rusun Subsidi dan Awasi Pemanfaatan Lahan Meikarta

TODAYNEWS.ID — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan program rumah susun (rusun) subsidi.

Menurutnya, keterlibatan KPK penting agar seluruh proses berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

Baca Juga

3 hari  lalu

BNPB: Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 18 Januari 2026

232 Akbar Budi

Permintaan tersebut disampaikan Ara saat menggelar jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2026). Ia secara langsung meminta jajaran KPK untuk mengawasi setiap tahapan program rusun subsidi.

“Pak Budi tolong, nanti Pak Pahala kawal dari KPK supaya proses ini semua-semuanya memenuhi peraturan perundangan dan ada pencegahan,” ujar Ara. Ia menegaskan tidak ingin ada pelanggaran aturan dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain pengawasan, Ara juga meminta KPK terlibat sebagai narasumber dalam pelatihan internal Kementerian PKP. Pelatihan itu akan digelar sebagai persiapan pelaksanaan program rusun subsidi.

Baca Juga

3 hari  lalu

Perlu Investigasi Ketahui Penyebab Utama Jatuhnya Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung

280 Akbar Budi

“Terakhir juga, kami akan melakukan pelatihan yang dipimpin Pak Irjen akhir bulan Januari ini. Kami juga memohon narasumber dari KPK,” kata Ara. Ia menyebut pelibatan KPK penting mengingat lonjakan anggaran yang signifikan.

Ara mengungkapkan anggaran Kementerian PKP tahun 2026 meningkat hingga 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 anggaran berada di kisaran Rp5 triliun, tahun ini naik menjadi Rp10 triliun.

Selain itu, terdapat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan nilai Rp130 triliun. Sementara untuk rumah subsidi tapak sebanyak 350 ribu unit, anggaran negara yang dialokasikan mencapai Rp35,2 triliun.

“Jadi betapa besarnya kepercayaan dari negara dan DPR kepada kami yang harus kami jaga,” ujar Ara. Ia menilai kepercayaan tersebut harus dibalas dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Ara mengatakan tidak banyak kementerian yang mengalami kenaikan anggaran hingga 100 persen. Karena itu, ia menilai peran KPK sangat dibutuhkan dalam fungsi pencegahan dan pengawasan.

“Concern kami juga adalah bagaimana pencegahan korupsi, transparansi, dan benar-benar terserap,” ucapnya. Ara menambahkan tingkat serapan anggaran Kementerian PKP pada 2025 mencapai 96 persen.

Pada hari yang sama, Ara juga menyambangi Gedung Merah Putih KPK untuk berkonsultasi terkait rencana pemanfaatan lahan Meikarta. Lahan tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan rusun subsidi.

Ara tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.55 WIB dan didampingi sejumlah pejabat Kementerian PKP. Diskusi antara Kementerian PKP dan KPK berlangsung hampir tiga jam.

Ara menyebut konsultasi itu bertujuan memastikan status hukum lahan Meikarta. Menurutnya, kepastian hukum sangat penting sebelum pembangunan rusun subsidi dilaksanakan.

“Yang pertama itu adalah dari rakyatnya sendiri,” kata Ara. Ia menyebut masyarakat membutuhkan jaminan hukum agar benar-benar bisa memiliki rumah.

Selain masyarakat, kepastian hukum lahan tersebut juga dinantikan oleh pihak perbankan. Ara mengatakan perbankan akan lebih tenang jika lahan yang digunakan dinyatakan bersih dari persoalan hukum.

“Yang ketiga adalah dari pihak pengembangnya,” tutur Ara. Ia menegaskan kepastian hukum akan membuat seluruh pihak bisa bergerak lebih cepat dalam merealisasikan program rusun subsidi.