KPK Pastikan Tak Ada Hambatan Hukum Pembangunan Rusun Subsidi di Meikarta

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait rencana pemerintah membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

Penjelasan ini disampaikan menyusul riwayat kasus suap perizinan proyek Meikarta yang pernah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Baca Juga

1 minggu  lalu

KPK Tetapkan Lima Tersangka OTT Suap Pemeriksaan Pajak KPP Madya Jakut

28 Afrizal Ilmi

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan tidak ada perkara hukum yang sedang ditangani KPK di kawasan Meikarta. Menurut dia, kondisi tersebut tidak akan menghambat rencana pembangunan rusun subsidi oleh pemerintah.

“Betul, ihwal dengan perkara suap izin di KPK, sudah klir,” kata Budi dalam keterangannya, dikutip Minggu (18/1/2026). Pernyataan itu sekaligus memastikan aspek hukum proyek tersebut telah tuntas.

Budi menjelaskan, dalam penanganan perkara suap perizinan proyek Meikarta, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap unit rumah susun. Penyitaan hanya difokuskan pada aset yang berkaitan langsung dengan tindak pidana korupsi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Pembahasan RUU Perampasan Aset Tidak Tergesa-gesa

57 Dhanis Iswara

Ia menyebut KPK menyita aset dan uang yang diduga berasal dari penerimaan suap. Aset tersebut diduga diberikan oleh pihak swasta kepada Bupati Bekasi saat itu.

“Penyitaan yang dilakukan adalah terhadap aset atau uang yang diduga merupakan atau bersumber dari penerimaan suap,” ujar Budi. Ia menegaskan penyitaan tidak menyasar bangunan rusun di kawasan Meikarta.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan dimulai pada tahun ini. Pemerintah menilai proyek tersebut penting untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat.

Ara, sapaan Maruarar Sirait, menyampaikan hal tersebut saat evaluasi kinerja Kementerian PKP sepanjang 2025. Kegiatan itu berlangsung di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Ia mengungkapkan rencana pembangunan rusun subsidi telah dibahas langsung bersama pihak pengembang. Pembahasan itu juga melibatkan Satgas Perumahan dan Presiden Republik Indonesia.

“Pak James ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hashim dan Bapak Presiden,” kata Ara. Ia menambahkan, pembangunan rusun untuk rakyat di Meikarta direncanakan mulai berjalan tahun ini.

Ara menyatakan lokasi pembangunan rusun subsidi di Meikarta telah disiapkan. Pemerintah menilai kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam percepatan proyek tersebut.

Ia menjelaskan Meikarta dipilih karena kebutuhan hunian di kawasan itu sangat tinggi. Permintaan terutama datang dari pekerja yang beraktivitas di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.

Menurut Ara, pembangunan rusun subsidi di Meikarta dinilai tepat sasaran. Pemerintah melihat besarnya potensi serapan hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Segera tahun ini kita akan mulai membangun lahannya sudah siap,” ujar Ara. Ia menilai tingkat permintaan hunian di kawasan tersebut sangat besar.

Dengan kepastian hukum dari KPK, pemerintah berharap pembangunan rusun subsidi dapat berjalan lancar. Proyek ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.