KPK Lakukan Mitigasi, Ungkap Tingginya Potensi Korupsi dalam Pembelian Energi dari AS

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar diskusi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah wakil menteri. Diskusi tersebut membahas rencana pembelian energi dari Amerika Serikat.

KPK menyebut pembahasan ini penting karena terdapat potensi risiko korupsi dalam proses pembelian energi. Penilaian itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kemenhut Klarifikasi Kehadiran Penyidik Kejagung di Ditjen Planologi Kehutanan

12 Afrizal Ilmi

“Ya tentu kalau kita bicara risiko terjadinya korupsi, bisa jadi ini memang punya potensi risiko terjadinya korupsi yang cukup tinggi,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Budi menjelaskan, diskusi dilakukan sebagai langkah mitigasi sejak awal. KPK ingin mencegah potensi korupsi sebelum proses pembelian energi benar-benar berjalan.

Menurutnya, KPK dan pemerintah akan melakukan asesmen bersama. Asesmen tersebut bertujuan memetakan risiko yang mungkin muncul dalam proses importasi energi.

Baca Juga

4 hari  lalu

PBNU Tegaskan Tidak Terlibat dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

15 Dhanis Iswara

“Kita melakukan langkah mitigasi di awal, melakukan pencegahan supaya tindak pidana korupsi ini tidak perlu terjadi,” kata Budi. Ia menegaskan pencegahan menjadi prioritas utama KPK.

Langkah tersebut dilakukan dengan menilai berbagai risiko dalam mekanisme pembelian energi. Fokusnya adalah celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi.

Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diskusi dengan KPK. Ia mengatakan pembahasan difokuskan pada risk assessment atau penilaian risiko.

“Pertama, terkait dengan rencana pembelian energi dari Amerika,” kata Airlangga. Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden terkait rencana tersebut.

Airlangga menjelaskan, rancangan perpres sudah dievaluasi oleh KPK dari sisi penilaian risiko. Masukan KPK akan melengkapi dua perpres yang sedang disusun pemerintah.

“Masukan-masukan mengenai risk assessment nanti melengkapi perpres yang sedang dibuat,” ujar Airlangga. Ia menegaskan penilaian risiko menjadi perhatian utama.

Selain pembelian energi, diskusi juga menyinggung rencana pembelian pesawat oleh Garuda Indonesia. Namun, pembahasan tetap difokuskan pada aspek pencegahan korupsi.

“Ya risikonya mengenai mekanismenya saja,” sebut Airlangga singkat. Ia menekankan pembahasan bersifat teknis.

Airlangga juga menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas kasus suap pajak di Kementerian Keuangan. “Pajak tidak kita bahas ya tadi ya. Silakan sedang berproses,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Airlangga didampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti dan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung. Mereka hadir sejak siang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.