DPR Minta Klarifikasi Kemenpora dan KOI soal Insiden Tim Kickboxing Indonesia di SEA Games 2025

TODAYNEWS.ID — Insiden yang dialami tim kickboxing Indonesia pada SEA Games 2025 Thailand menyita perhatian berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI.

DPR menilai perlu ada penjelasan menyeluruh dari Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Komite Olimpiade Indonesia terkait peristiwa tersebut.

Baca Juga

4 hari  lalu

Usulan Pilgub Via DPRD Bisa Diterima Asalkan Pilkada Kabupaten/Kota Lewat Pemilihan Langsung

7 Akbar Budi

Insiden tersebut berkaitan dengan pengusiran Rosi Nurasjati yang disebut sebagai manajer tim kickboxing Indonesia. Peristiwa itu terjadi saat Rosi mendampingi tim di SEA Games 2025.

Konfederasi Kickboxing Asia (WAKO) disebut melakukan pengusiran terhadap Rosi Nurasjati. Ia diduga melanggar aturan karena berada di area sekitar venue di Hotel Lasantel Suvarnabhumi, Thailand.

Beberapa hari setelah kejadian, muncul pernyataan dari Ketua Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia Ngatino. Ia membantah kabar deportasi yang beredar terkait insiden tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Thailand Pastikan Juara Umum SEA Games 2025, Tradisi Tuan Rumah Terus Berlanjut

47 Afrizal Ilmi

Ngatino juga menyebut Rosi Nurasjati bukan bagian dari tim nasional kickboxing Indonesia di SEA Games 2025. Pernyataan ini menambah dinamika dalam polemik yang berkembang.

Hal itu lantas menyita perhatian Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut menilai persoalan ini harus disikapi secara serius.

Lalu menegaskan pentingnya klarifikasi langsung dari pihak-pihak terkait. “Kita perlu secara langsung mendengar keterangan lengkap dari manajer dan official kickboxing, bersama dengan pihak Kemenpora serta KOI,” kata Lalu dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Lalu, klarifikasi diperlukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi. “Tujuannya adalah untuk mendapatkan klarifikasi fakta secara menyeluruh,” ujarnya.

Ia menambahkan laporan mengenai ancaman deportasi dan tekanan dari WAKO tidak bisa dianggap sepele. “Ini menyangkut kehormatan dan perlindungan warga negara di forum internasional,” kata Lalu.

Setelah fakta diperoleh, DPR menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Penilaian tersebut mencakup protokol dan sistem pendampingan yang diterapkan federasi dan induk organisasi olahraga nasional.

“Maksudnya adalah agar kasus ini harus juga dilihat sebagai momentum untuk mengevaluasi efektivitas diplomasi olahraga Indonesia serta koordinasi antarlembaga,” ujar Lalu. Ia menilai evaluasi tidak boleh berhenti pada penyelesaian satu insiden saja.

Lalu menyatakan Komisi X akan merekomendasikan tindak lanjut kepada pemerintah. “Kami tentu akan merekomendasikan tindak lanjut yang jelas kepada pemerintah,” katanya.

Ia juga mendorong adanya klarifikasi resmi dengan WAKO dan penyusunan protokol perlindungan hukum bagi delegasi. DPR meminta Kemenpora memastikan insiden serupa tidak kembali terjadi.

Lalu menegaskan DPR RI tidak hanya memberikan dukungan moral dalam kasus ini. Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dan keselamatan atlet Indonesia di ajang internasional.

Komisi X DPR RI juga membuka ruang audiensi bagi insan kickboxing nasional. “Dengan senang hati kami menerima,” pungkas Lalu, merespons kemungkinan kehadiran manajer, pelatih, dan atlet kickboxing Indonesia.