Bawaslu Kota Semarang Launching Program INKLUSIF, Guna Perkuat Literasi Hukum Pemilu dan Demokrasi

TODAYNEWS.ID – Dalam rangka memperkuat literasi hukum Pemilu dan demokrasi, Bawaslu Kota Semarang melakukan launching atau peluncuran program INKLUSIF (Literasi Informasi Hukum Pemilu dan Demokrasi yang Edukatif) secara daring atau online.

Launching tersebut juga digelar bersamaan dengan Webinar Nasional dengan tema “Eksistensi Bawaslu dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu”.

Baca Juga

4 hari  lalu

Banggar DPR Respons Permintaan Maaf Menkeu Purbaya ke Kepala Daerah

7 Dhanis Iswara

Dalam acara tersebut, hadir secara daring Anggota Bawaslu Republik Indonesia Totok Hariyono, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Semarang, yang diikuti oleh peserta yang tersebar diseluruh penjuru tanah air, seperti Aceh Utara, Karo, Rokan Hilir, Padang, Lampung, Bangkalan, Pontianak, Sambas, Samarinda, Parigi Moutong, Toli Toli, Mataram, Lombok Timur dan daerah-daerah lainnya.

Dalam Keynote Speechnya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Totok Hariyono menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bawaslu Kota Semarang atas lahirnya program INKLUSIF.

“Begitu Bawaslu Kota Semarang meluncurkan program Inklusif, ini saya akan melihat pertempuran pemikiran di Semarang, minimal pertempuran pemikiran dari kawan-kawan dari penyelenggara pemilu dan kawan-kawan yang hadir dalam webinar ini, minimal di Semarang akan terjadi pergolakan pemikiran.” ucapnya.

Baca Juga

4 hari  lalu

Banggar DPR Respons Permintaan Maaf Menkeu Purbaya ke Kepala Daerah

7 Dhanis Iswara

Kemudian, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini mengatakan bahwa literasi merupakan strata kebudayaan manusia yang tinggi.

“Undangan ini begitu sangat membahagiakan untuk saya, karena ini berkaitan dengan literasi, jika berkaitan dengan literasi akhirnya berkaitan dengan strata kebudayaan manusia yang tinggi yaitu strata budaya baca tulis. Bung Karno mendapatkan kesenangan duniawi dan rohani itu ketika beliau membaca, beliau pernah dihadiahi yang sangat berharga oleh HOS Cokroaminonoto, hadiah tersebut adalah buku, dengan buku kita bisa berdialektika, berdialektika pemikiran dengan penulis bukunya. Kemudian merefleksikan buku itu dengan kondisi kekinian, lalu lahirlah pemikiran dan gagasan Bung Karno”. ucapnya.

Totok menambahkan bahwa demokrasi adalah alat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, Pemilu juga alat untuk menyempurnakan demokrasi. Jika Pemilunya baik, tujuan demokrasi akan tercapai, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya, dalam sambutannya Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman menyampaikan bahwa melalui Program INKLUSIF ini merupakan sebuah program dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang yang memuat berbagai kegiatan yang inovatif dan edukatif terkait literasi informasi hukum Pemilu dan demokrasi.

“Melalui program INKLUSIF ini, Bawaslu Kota Semarang berkomitmen untuk meningkatkan literasi informasi hukum Pemilu dan demokrasi bagi seluruh kelompok masyarakat, program INKLUSIF ini menyediakan Pojok Baca, kemudian nantinya akan menyelenggarakan Kelas Hukum Pemilu dan Demokrasi, Siniar Hukum Pemilu dan Demokrasi, Siaran Hukum Pemilu dan Demokrasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan literasi hukum Pemilu dan demokrasi”. jelasnya

Arief menambahkan bahwa program dan kegiatan ini, sebagai wujud komitmen Bawaslu Kota Semarang dalam meningkatkan aksesbilitas literasi, informasi hukum pemilu dan demokrasi bagi seluruh kelompok masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kesadaran bersama bahwa pemilu yang Inklusif adalah pondasi bagi demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Sebagai informasi, Webinar Nasional dan Program INKLUSIF merupakan implementasi Aksi Perubahan dari Pejabat Struktural Bawaslu Kota Semarang yakni Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menempuh Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) angkatan ke-2 Tahun 2025 yang diselenggarakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung.