Komisi IX Tekankan Pemerintah soal Penghapusan Tunggakan BPJS Harus Tepat Sasaran

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, menilai kebijakan pemutihan iuran BPJS Kesehatan merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu,” ujar Netty, pada Kamis (6/11/2025).

Baca Juga

6 hari  lalu

Di Kongres Luar Biasa WMO, BMKG Tegaskan Komitmen Indonesia Dorong Percepatan Sistem Peringatan Dini Global

8 Dhanis Iswara

Sebab itu, Netty mendesak pemerintah agar pelaksanaan pemutihan tersebut dilakukan benar-benar tepat sasaran sehingga tak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi peserta yang disiplin membayar iuran,” ujarnya.

Politikus PKS ini juga menegaskan bahwa prinsip keadilan sosial harus menjadi dasar dalam implementasi program ini.

Baca Juga

5 hari  lalu

Banyak Kendaraan Bermotor Mogok Usai Gunakan Pertalite, DPR Minta Segera Lakukan Audit Distribusi BBM

12 Dhanis Iswara

“Penghapusan tunggakan tidak boleh diberikan tanpa proses verifikasi yang teliti. Kemudahan ini hanya diberikan kepada peserta yang benar-benar memenuhi kriteria tidak mampu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Netty menolak jika kebijakan ini disalahartikan sebagai pemutihan menyeluruh untuk semua penunggak iuran.

“Harus ada mekanisme yang memastikan hanya peserta yang masuk kategori miskin dan rentan ekonomi yang menerima manfaat,” jelasnya.

Untuk itu, Nety menekankan pentingnya validitas data peserta sebagai kunci keberhasilan dari program tersebut. Ia juga mendorong pemerintah memastikan sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data kependudukan di daerah.

“Verifikasi dan sinkronisasi data mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran. DPR akan ikut mengawasi agar penghapusan tunggakan benar-benar berbasis data dan bukan sekadar pendekatan administratif,” pungkasnya.

Meski begitu, Netty mengingatkan kepada masyarakat bahwa agar tidak berpikir untuk menunggak iuran BPJS Kesehatan.

“Pemutihan jangan sampai membuat masyarakat berpikir bahwa menunggak bisa dimaafkan. Kesadaran membayar iuran harus terus ditumbuhkan sebagai bentuk gotong royong sosial dalam menjaga kesehatan bersama,” urainya.

“Kita mendukung pemerintah dalam upaya meringankan beban masyarakat, tetapi juga akan memastikan kebijakan ini dijalankan dengan hati-hati, adil, dan berpihak kepada yang berhak,” demikian Netty.