Profil dan Rekam Jejak Politik Abdul Wahid: Dari Aktivis Muda hingga Gubernur Riau

TODAYNEWS.ID — Abdul Wahid dikenal sebagai salah satu figur politik muda di Riau yang meniti kariernya dari bawah hingga mencapai posisi tertinggi di pemerintahan provinsi. Ia lahir pada 21 November 1980 di Desa Belaras, yang kini bernama Desa Cahaya Baru, Dusun Anak Peria, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau.

Sejak muda, Wahid dikenal aktif di lingkungan pendidikan dan organisasi sosial keagamaan. Ia menempuh pendidikan dasar hingga Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Desa Simbar, lalu melanjutkan ke MAN 1 Tembilahan. Setelah itu, ia memperdalam ilmu agama di Pesantren Ashabul Yamin, Lasi Tuo, Sumatera Barat, sebelum menempuh pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau.

Baca Juga

6 hari  lalu

Kejagung Hormati Vonis 4 Tahun untuk Nikita Mirzani

7 Afrizal Ilmi

Ketertarikan Wahid pada dunia organisasi dan politik sudah tampak sejak masa kuliah. Ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Cabang HMI pada 2002–2003. Dari situ, ia mulai membangun jejaring politik yang kelak membentuk fondasi kariernya di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pada awal 2000-an, Wahid bergabung dengan PKB dan dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Riau. Ia memegang posisi itu selama dua periode, dari 2002–2004 dan 2004–2009, menunjukkan kepercayaan yang kuat dari internal partai.

Perjalanan politiknya terus menanjak. Pada 2006–2011, Wahid menjabat sebagai Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB Riau. Ia kemudian dipercaya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Riau sejak 2011, posisi strategis yang memperkuat pengaruhnya dalam politik lokal.

Baca Juga

4 hari  lalu

KPK Tegaskan Uang Asing Disita dari Biro Perjalanan, Bukan Pejabat Kemenag

8 Afrizal Ilmi

Selain aktif di struktur partai, Wahid juga memiliki pengalaman panjang di legislatif. Ia menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Provinsi Riau selama dua periode, yakni dari 2009 hingga 2019. Dalam peran itu, ia dikenal vokal memperjuangkan isu-isu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Riau.

Kariernya berlanjut di tingkat nasional ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI setelah menyelesaikan masa baktinya di DPRD Riau. Pengalaman di parlemen nasional semakin memperluas pandangannya terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Setelah mengakhiri masa tugasnya di DPR RI, Abdul Wahid memutuskan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Ia berpasangan dengan SF Harianto sebagai calon Wakil Gubernur Riau dengan dukungan kuat dari PKB dan sejumlah partai koalisi.

Pasangan Wahid–Harianto berhasil memenangkan kontestasi Pilkada, mengalahkan dua pasangan calon lainnya, Syamsuar–Mawardi Saleh dan Nasir–Wardan. Ia kemudian resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebagai Gubernur Riau, Wahid dikenal aktif turun langsung ke lapangan memantau berbagai program pembangunan. Ia memberi perhatian besar pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan pertanian, serta mendorong perbaikan layanan publik di wilayahnya.

Salah satu kebijakan populernya adalah mewajibkan kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau untuk menggunakan pelat nomor BM. Kebijakan ini dimaksudkan agar pajak kendaraan yang selama ini dibayarkan ke luar daerah bisa masuk ke kas daerah dan digunakan memperbaiki infrastruktur jalan di Riau.

Namun, perjalanan politik Wahid mendadak terhenti setelah ia terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau pada awal November 2025. KPK juga mengamankan sembilan orang lainnya dalam operasi tersebut.

Meski kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, penangkapan ini menjadi pukulan berat bagi karier politik Abdul Wahid yang baru delapan bulan menjabat sebagai Gubernur Riau. Rekam jejak panjangnya dari aktivis muda, kader partai, hingga kepala daerah kini terhenti di tengah sorotan publik.