KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. Penyelidikan ini dilakukan setelah muncul sorotan publik mengenai besarnya biaya proyek strategis nasional tersebut.
“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dihubungi wartawan, Senin (27/10/2025). Ia menegaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan belum bisa dipublikasikan secara detail.
Asep belum mengungkapkan kapan penyelidikan dimulai, dengan alasan proses di tahap awal ini dilakukan secara tertutup. KPK disebut sedang menelusuri berbagai informasi dan data yang berkaitan dengan dugaan mark up proyek transportasi cepat tersebut.
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan adanya indikasi penggelembungan biaya dalam proyek kereta cepat Whoosh. Pernyataan itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.
Dalam penjelasannya, Mahfud menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan di China. Ia menyebut, biaya per kilometer proyek Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17-18 juta dolar AS.
“Naik tiga kali lipat, ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana?” kata Mahfud dalam video tersebut. Ia menilai perbedaan angka yang begitu besar patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Mahfud juga menegaskan perlunya penelusuran menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. “Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, KPK sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi agar penyelidikan bisa berjalan sesuai prosedur hukum. Namun, Mahfud menilai imbauan itu tidak tepat dalam konteks hukum pidana.
Melalui akun X pribadinya pada 18 Oktober 2025, Mahfud mengkritik sikap KPK yang meminta dirinya melapor. “Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana, mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulisnya.
Mahfud juga menambahkan bahwa KPK seharusnya dapat memanggil sumber informasi untuk dimintai keterangan tanpa menunggu laporan resmi. Ia menilai tindakan proaktif dari lembaga antirasuah jauh lebih efektif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas publik.
Kasus dugaan mark up proyek Whoosh ini kembali memunculkan sorotan terhadap transparansi penggunaan anggaran pada proyek infrastruktur berskala besar. Publik menilai, penyelidikan KPK menjadi langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan proyek strategis nasional.
KPK sendiri menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan data dan bukti awal yang kuat. Asep Guntur menyatakan, lembaganya akan bekerja profesional dan independen dalam menelusuri kasus tersebut.
Penyelidikan ini menandai babak baru dalam pengawasan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sejak awal pembangunan sudah menuai berbagai kontroversi terkait pembiayaan, efisiensi, dan pengelolaan kerja sama internasional.
2 Total CountPos terkait
Berita Favorit
