KPK Lakukan Kajian Program Makan Bergizi Gratis

TODAYNEWS.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan kajian dilakukan oleh Direktorat Monitoring Pencegahan. “Salah satu bentuk dukungan KPK terhadap program pemerintah tersebut. Saat ini KPK sedang melakukan kajian di Direktorat Monitoring Pencegahan KPK,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).

Baca Juga

3 minggu  lalu

Wapres Gibran Malah Dukung Gaya Koboi Purbaya

18 Dhanis Iswara

Budi menambahkan, hasil kajian akan menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan bagi para pemangku kepentingan. “Dari kajian itu nanti KPK akan memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan kepada para stakeholder terkait,” katanya.

Ia berharap hasil kajian dapat segera ditindaklanjuti oleh pelaksana program MBG. Menurutnya, tujuan utama kajian ini adalah agar makanan yang disalurkan benar-benar berkualitas baik.

“Harapannya adalah untuk ditindaklanjuti sehingga tata kelola, mekanisme, prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien, dan hasilnya pun ketika didistribusikan makanan-makanan itu kepada anak-anak kita itu juga mempunyai kualitas yang baik,” tutur Budi.

Baca Juga

2 minggu  lalu

Prabowo Bangga Kunjungan Wisman Naik Jadi 14,8 Juta Sepanjang 2025

16 Dhanis Iswara

Dalam pelaksanaan kajian, KPK melibatkan banyak pihak untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Budi menjelaskan bahwa lembaganya melakukan wawancara dan pengumpulan data di lapangan.

“Kita lakukan wawancara, kita akan cari tahu, kita akan dalami kendala-kendala di lapangan seperti apa sehingga kita bisa merumuskan apa saja yang menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan tidak semua anggaran MBG tahun ini bisa terserap. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan dana Rp70 triliun harus dikembalikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Tahun ini BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Dadan menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan dana besar untuk memastikan MBG menjangkau seluruh penerima manfaat. Namun, realisasi di lapangan belum maksimal sesuai target tahun ini.

Untuk tahun depan, dukungan pemerintah terhadap BGN akan meningkat tajam. Anggaran yang diterima naik menjadi Rp268 triliun, menjadikan BGN lembaga dengan alokasi terbesar di kabinet.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan Rp67 triliun untuk memperkuat pelaksanaan program. Total dukungan dalam APBN 2026 mencapai Rp335 triliun guna mendukung keberlanjutan MBG.

“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” tutur Dadan.