Akademisi Unair Dorong Surabaya Kelola Pinjaman Daerah Secara Transparan untuk Infrastruktur

TODAYNEWS.ID – Wacana Pemerintah Kota Surabaya menggunakan skema pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah guna mendukung pembangunan infrastruktur mendapat tanggapan positif dari akademisi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof. Dr. Fitri Ismiyanti, menilai langkah itu realistis di tengah keterbatasan fiskal.

Baca Juga

3 hari  lalu

Bahas Ancaman Perubahan Iklim, BMKG dan Kementerian PU Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor

6 Dhanis Iswara

“Pinjaman daerah bisa jadi pilihan agar pembangunan tidak terhambat. Yang penting, perencanaan dan pengelolaan dilakukan secara hati-hati,” jelasnya, Selasa (30/9).

Ia menekankan kondisi keuangan Surabaya masih tergolong sehat. Rasio kemampuan daerah membayar utang (Debt Service Coverage Ratio/DSCR) berada jauh di atas standar minimal 2,5 yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal itu menunjukkan kemampuan APBD untuk menutup kewajiban pinjaman sekaligus membiayai program pembangunan lain.

Meski begitu, Prof. Fitri mengingatkan pentingnya perhitungan matang sebelum berutang. “Kalau misalnya pinjam Rp100 miliar, harus jelas tenor, bunga, dan seberapa kuat APBD menanggung cicilan. Semua harus terukur,” katanya.

Baca Juga

2 hari  lalu

UPDATE BNPB: Penanganan Bencana di Indonesia, 27 September 2025

100 Akbar Budi

Ia juga menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, masyarakat berhak tahu bahwa dana pinjaman benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak luas. “Pinjaman bukan sekadar angka, tapi harus dikaitkan dengan kesejahteraan warga dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Prof. Fitri menyebut pembangunan infrastruktur tidak hanya menyangkut fisik, melainkan fondasi strategis pertumbuhan kota. Infrastruktur yang memadai akan memperbaiki kualitas hidup, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.

Sejumlah proyek besar telah diproyeksikan menjadi prioritas, antara lain pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran sejumlah ruas jalan, Flyover Dolog, hingga saluran diversi Gunungsari. Program lain juga meliputi pemasangan lampu jalan, normalisasi saluran, dan pembangunan jalan baru untuk mempercepat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kajian, Return on Investment of Infrastructure (ROII) dari proyek yang akan dibiayai lewat pembiayaan alternatif mencapai 943 persen. Artinya, manfaat ekonomi yang dihasilkan jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan.

Namun, ia mengingatkan bahwa hasil ekonomi tidak bisa langsung dirasakan begitu proyek selesai.

“Untuk infrastruktur publik, biasanya butuh waktu sekitar tujuh tahun sebelum manfaat ekonominya optimal. Jadi strategi pembiayaan harus dirancang agar kesinambungan pembangunan tetap terjaga,” pungkasnya.

4 Total Count