Masyarakat Diminta tidak Berspekulasi Soal Penyebab Keracunan Massal MBG di KBB

TODAYNEWS.ID – Pengamat Sosial, Steven Samuel Lee Lahengko meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi soal penyebab terjadinya keracunan massal di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor dan Desa Cihampelas, Cililin Kabupaten Bandung Barat, pada 23-24 September 2025 kemarin.

Pria yang akrab disapa Bung Sammy ini mengatakan, usai kejadian tersebut banyak isu-isu liar yang menyebut penyebab terjadinya keracunan massal.

Baca Juga

5 hari  lalu

Konektivitas di Jateng Makin Terbuka dengan Penambahan Rute Penerbangan di Bandara Ahmad Yani

9 Yunita

“Banyak sekali isu liar yang muncul di media sosial, antara lain terkait nampan dari MBG, menyangkut sterilisasi nampan, dan juga adanya penggunaan minyak babi,”katanya.

Ia memandang, narasi seperti ini menyesatkan dan berpotensi bisa merusak program yang telah dicanangkan pemerintah pusat. Apalagi pihak-pihak terkait saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih jauh terkait penyebab terjadinya keracunan massal.

“Saya pikir ini bukan persoalan itu, kan belum ada hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak yang berwajib, hasil investigasinya apa dan seperti apa?,”ungkapnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pelayanan SIM Keliling di Jakarta, Jumat 19 September 2025

6 Akbar Budi

Dirinya pun memberikan pandangannya terkait fenomena ini. Ia menilai, insiden tersebut harus menjadi perhatian khusus pemerintah baik pusat maupun daerah.

Ia pun meminta pemerintah dan pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi terkait pengelolaan MBG di dapur-dapur SPPG.

“Kasus yang terjadi di Desa Sirnagalih Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas Cililin Bandung Barat merupakan peristiwa yang harus jadi perhatian kita semua. Dengan adanya peristiwa ini saya berharap pemerintah melakukan evaluasi ulang tentang proses-proses yang dilaksanakan dan tepat tidaknya dilakukan pembangunan dapur-dapur MBG,”katanya.

Selama ini kata dia, masyarakat banyak yang memandang dampak negatif dari program tersebut akibat sering terjadinya keracunan massal. Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak setuju dengan program MBG untuk menggoreng isu seolah-olah MBG gagal untuk masyarakat.

“Isu yang beredar di luar seolah-olah MBG ini banyak dampak negatifnya, tapi tidak melihat dampak positif dari MBG tersebut. Menyangkut yang terjadi di KBB ini sesuatu yang perlu dilakukan penyelidikan terhadap dapur penyedia MBG. Bisa saja hal ini juga bentuk kelalaian dari pihak dapur sehat yang mengelola makan bergizi gratis ini atau yang kedua bisa saja adanya upaya untuk memburukan program ini, atau sabotase supaya program ini menjadi ajang celah untuk menjatuhkan pemerintahan saat ini,”tuturnya.

Dirinya memandang, program makan bergizi gratis bertujuan baik dan merupakan sebuah program yang patut untuk didukung. Namun dalam pelaksanaannya perlu pengawasan dan evaluasi berkala agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

“Kalau ada evaluasi ulang dari pemerintah dalam hal ini, saya menyarankan program makan bergizi gratis ini bagi saya sangat baik, program ini patut untuk kita dukung, tapi pola pelaksanaannya ini yang harus dievaluasi ulang. Tanpa pengawasan ketat, apakah bahan yang digunakan itu steril, barang yang digunakan itu masih layak pakai, atau bahan makanan yang digunakan untuk membuat menu makanan MBG ini benar-benar baik atau tidak? Mustahil program ini bisa berjalan dengan baik,”ungkapnya.

Sammy mengatakan, jauh sebelum dimulainya program MBG, dirinya sempat memberikan saran dan masukan agar pengelolaan makan bergizi gratis ini dilaksanakan di sekolah dengan pengawasan ketat orangtua, guru dan dinas pendidikan.

“Saya pernah berbicara dulu ketika menjadi salah satu icon dalam kampanye pilpres kemarin, bahwa makan bergizi gratis, saya sempat mengatakan akan terjadi banyak permasalahan kalau MBG ini dilaksanakan dengan pola-pola yang saat ini dilakukan. Kenapa? Karena akan banyak melibatkan elemen masyarakat, elemen organisasi, dan elemen pemerintahan yang terlibat dalam mempersiapkan makan bergizi gratis ini. Dan ini tentu akan sarat dengan berbagai kepentingan masing-masing,”ungkapnya.

Jika pengelolaannya diserahkan ke masing-masing sekolah, selain bisa terawasi secara ketat, dari sisi anggaran pun akan lebih hemat.

“Kenapa pemerintah tidak menyerahkan program MBG ini ke masing-masing sekolah untuk melakukan pengolahan terhadap menu makanan yang ada dengan melibatkan stakeholder atau pemerintah yang ada. Contoh, setiap dapur MBG itu dibuat di sekolah masing-masing, karena sekolah itu kan ada kantin, ada tempat untuk dapur dan lain-lain. Pemerintah tinggal memfasilitasi dapur-dapur yang ada di setiap sekolah supaya pengolahan makanan bergizi gratis itu dilakukan dengan pengawasan ketat,”katanya.

“Pertama menghemat anggaran biaya, dan pola pengawasannya itu lebih bisa maksimal. Contoh, di sekolah itu ada Disdik dan di lingkungan sekolah ada yang namanya kelompok orangtua, itu bisa menjadi pihak ketiga dalam pengawasan pengolahan makan bergizi gratis. Kalau saat ini pemerintah menggelontorkan anggaran 100 triliun dalam membangun fasilitas dapur sehatnya, memfasilitasi segala sesuatunya itu akan tumpang tindih pelaksananya. Pertama banyaknya penggunaan anggaran yang sia-sia dalam pelaksanaan MBG ini. Seharusnya solusi yang pertama adalah dapur sehatnya dibangun di sekolah atau menggunakan ruang sekolah untuk dijadikan sarana dan prasarana dapur sehat,”sambungnya.

“Solusi yang kedua antara makan bergizi gratis ini disesuaikan dengan menu yang ada diserahkan kepada orangtua murid masing-masing. Kenapa demikian? Anak itu makan sesuai dengan kebiasaan dan pola makan yang ada di dalam lingkungannya dia sendiri. Kalau dipaksakan dengan menu yang tidak biasa mereka makan ini juga menjadi permasalahan. Seharusnya ada banyak pertimbangan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan MBG, agar tepat sasaran dan tidak menghamburkan uang negara dan menciptakan ajang korupsi dalam pelaksanaan MBG ini,”katanya.

Untuk itu, terkait kasus keracunan massal di KBB, dirinya meminta pemerintah untuk segera menyelidiki dapur penyedia makan bergizi di wilayah tersebut.

“Menyangkut yang terjadi di KBB ini sesuatu yang perlu dilakukan penyelidikan terhadap dapur-dapur yang bermasalah,” tutupnya. ***

10 Total Count