Soroti Serapan Anggaran BGN, Komisi IX Ingatkan soal Potensi KKN

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, memberikan sejumlah catatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) soal rendahnya serapan anggaran BGN yang baru mencapai 18,6 persen.

Menurutnya rendahnya serapan anggaran menunjukkan lemahnya pengelolaan anggaran dan berpotensi menimbulkan belanja tergesa-gesa di akhir tahun.

Baca Juga

1 tahun  lalu

DPW dan DPC PPP Jabar Deklarasi Dukungan Agus Suparmanto Jadi Ketum

394 Akbar Budi

“Kalau tidak dimitigasi, akan mengurangi mutu layanan,” ujar Gamal dalam keterangannya, Selasa (16/9/2025).

Selain itu, ia juga menyoroti komposisi belanja BGN yang 97,7 persennya berupa belanja barang. Menurutnya, hal ini harus diantisipasi agar tidak menimbulkan praktik KKN, dengan belajar dari kasus dana desa di mana banyak kepala desa akhirnya tersangkut masalah hukum.

“Apa strategi BGN untuk meminimalisir risiko KKN terjadi? Misalkan kita bisa belajar dari dana desa, akhirnya banyak kepala desa tersangkut kasus KKN. Saya harap hal serupa tidak terjadi di BGN,” jelasnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Istana Bantah Reshuffle untuk Singkirkan Menteri Era Jokowi

407 Akbar Budi

Ia menegaskan anggaran besar BGN harus memiliki indikator terukur, baik target penurunan stunting, peningkatan literasi gizi, maupun kepastian standar halal.

“Dengan anggaran yang cukup besar perlu ada indikator yang jelas, seperti target penurunan stunting atau peningkatan skor literasi gizi. Termasuk juga agar standar halal tidak lagi diragukan,” ujarnya.

Legislator Fraksi PKS itu juga mengusulkan adanya kebijakan lokal terlebih dahulu dalam pengadaan agar lebih berdampak pada perekonomian lokal.

“Pengadaan perlu ada skema kemitraan dengan UMKM, koperasi, dan Bumdes. Skema ini bisa dimasukkan ke dalam dokumen pengadaan agar lebih berdampak,” ucapnya.

Selain itu, ia menekankan perlunya evaluasi ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi standar.

“BGN jangan ragu memberikan sanksi kepada SPPG. Bisa belajar dari star rating ataupaid for quality, agar kualitas tetap terjaga. Mekanisme pencairan juga bisa dilakukan secara bertahap sesuai ketentuannya,” tegasnya.