KDM: Dana Operasional Gubernur Bukan untuk Kepentingan Pribadi
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam sebuah acara. (Istimewa/todaynews.id) TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, seluruh dana operasional gubernur digunakan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan.
Ia menyebut, bantuan APBD belum tentu menyentuh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya dana operasional ini, Dedi memilih menggunakannya untuk kepentingan dan keperluan masyarakat Jawa Barat.
“Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin,” kata KDM -sapaan Dedi Mulyadi- dalam video yang diunggah di akun pribadinya.
Selain itu, KDM juga menuturkan bahwa dana operasional gubernur dipakai juga untuk perbaikan rumah warga, perbaikan infrastruktur desa, dan pembangunan jembatan.
Karenanya, ia menegaskan bahwa dana operasional gubernur tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat.
“Berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Setiap hari juga ada antrian orang yang ngantri ke Lembur Pakuan,” tutur KDM.
Dana operasional kepala daerah, termasuk gubernur, ditetapkan 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dengan PAD Jabar yang mencapai Rp19 triliun, angka Rp28,8 miliar sudah sesuai ketentuan. Meski begitu, KDM siap menerima jika nantinya dana operasional gubernur ditiadakan.
“Saya enggak ada masalah apapun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional). Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga,”ujarnya.
“Yang nanti akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan karena berbagai kegiatan di masyarakat mengalami hambatan. Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak terangkat sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu,” imbuhnya.
KDM sendiri memang terkenal sebagai gubernur dengan berbagai langkah strategisnya dalam menyelesaikan persoalan di Jawa Barat.
Banyak sekali kebijakannya yang dianggap menuai pro kontra di kalangan elit, namun dinilai banyak masyarakat Jabar justru berpihak kepada kepentingan masyarakat, salah satunya soal efisiensi anggaran soal alokasi tunjangan pejabat yang diperuntukkan untuk kepentingan umum.***
Pos terkait
Berita Favorit
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
