Komentar DPR-Istana soal Pemakzulan Bupati Pati Sudewo

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai proses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo melalui pembentukan tim pansus hak angket di DPRD sudah sesuai jalur konstitusional.

Sebagai informasi, upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo, lantaran rencana kebijakan kenaikkan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Baca Juga

6 hari  lalu

Legislator Gagas Pembentukan Kementerian Pangan untuk Pangkas Birokrasi dan Tingkatkan Efisiensi Pengelolaan Pangan

58 Dhanis Iswara

Akibatnya, kebijakan tersebut menuai gelombang protes besar-besaran dari warga warga Pati yang mendesak pemakzulan Sudewo.

“Ya kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis (14/8/2025).

Dasco mengatakan bahwa DPR telah menggelar rapat evaluasi bersama Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk membahas potensi kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain serta menyiapkan langkah mitigasi.

Baca Juga

2 hari  lalu

Bantah Isu Matahari Kembar, Komisi I: Penempatan Wakil Panglima TNI Sudah Tepat

46 Dhanis Iswara

“Kami tadi juga sudah rapat evaluasi dengan Mendagri, mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama,” ucapnya.

“Dan sudah kita minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memitigasi hal yang serupa,” tambah Dasco.

Kepala Daerah Harus Dengar Rakyat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa langkah Bupati Pati membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen dan meminta maaf kepada rakyat atas arogansi yang menantang warga terkait demostrasi merupakan sikap negarawan yang patut diapresiasi.

Menurut Bahtra, keputusan tersebut menunjukkan kesediaan seorang kepala daerah untuk mengakui kesalahan, instrospeksi, evaluasi diri dan segera memperbaikinya demi kepentingan masyarakat.

“Beliau sudah ditegur partai dan sudah membatalkan kebijakan yang keliru dan meminta maaf secara terbuka, ini bagian dari instrospeksi dan evaluasi seorang pemimpin, bahwa memimpin itu harus punya kepekaan dan kepedulian terhadap rakyat, terlebih lagi soal kebijakan,“ ujar Bahtra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/08/2025).

Dengan pembatalan kebijakan dan permohonan maaf tersebut, Bahtra berharap situasi di Pati segera kembali kondusif dan energi pemerintah daerah difokuskan pada pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Selain itu dia juga berharap sikap ini membuka ruang bagi masyarakat Pati untuk memaafkan dan mempertimbangkan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati agar tetap memimpin hingga akhir masa jabatan selama Bupati tidak melanggar aturan hukum yang ada.

“Kita semua ingin kepala daerah yang mampu mendengar suara rakyat, dan ini adalah langkah awal yang baik untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambahnya.

Tanggapan Istana

Istana angkat bicara mengenai aksi demonstrasi massa besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo untuk menanggalkan jabatannya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa pemerintah pusat terus memantau setiap perkembangan dinamika yang terjadi di Pati dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait.

“Kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati, kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu, 13 Agustus 2025.

“Hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati,” tambahnya.

Prasetyo meminta agar semua pihak terkait agar bisa menahan diri dan menyatakan telah melakukan komunikasi dengan Bupati Pati, Sudewo.

“Saya juga memonitor terus, berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah, semoga bisa kita cari jalan keluar terbaik,” tambahnya.

Mengenai keputusan DPRD yang menggelar rapat membentuk panitia khusus (Pansus) pemakzulan, Prasetyo mengaku menghormati langkah tersebut.

“Kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya. Semua proses kita hormati, Pemerintah Pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi,” tandasnya.

16 Total Count