x

Komisi II Dorong Kewenangan Bawaslu Diperluas

waktu baca 2 menit
Senin, 11 Agu 2025 15:00 571

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, menekankan pentingnya untuk memperkuat pengawasan Pemilu dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Hal itu disampaikan Taufan guna menyikapi hasil evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 oleh Komisi II yang dinilai amburadul.

Menurut Taufan, kewenangan yang lebih luas, mandiri, tidak bisa diintervensi akan memperkuat posisi Bawaslu dalam menindak pelanggaran pemilu.

“Saya berpandangan dan konsisten menyuarakan, Bawaslu ke depan di semua tingkatan harus diberikan kewenangan yang lebih luas, mandiri, tidak bisa diintervensi,” tegas Taufan dikutip, Senin (11/8/2025).

Politisi Partai Golkar itu juga mengatakan, dalam rangka memperkuat kelembagaan pengawas pemilu, perlu dilakukan penataan undang-undang Pemilu.

Termasuk menyatukan regulasi Pemilu, Pilkada dan Penyelenggaraan Pemilu dalam satu undang-undang.

“Termasuk soal putusan MK 135, kita menyelaraskan itu semua dalam satu revisi undang-undang pemilu. Kodifikasi regulasi pemilu dan pilkada,” jelas dia.

Pasalnya, kata Taufan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dinilai sangat amburadul serta tidak berjalan efektif dan efisien.

“Komisi II melakukan evaluasi, ternyata apa yang terjadi di Pilkada serentak, komisi II melihatnya sangat amburadul,” kata Taufan.

Lebih lanjut, banyaknya penyelenggara pemilu yang bekerja tidak sesuai standar, mengakibatkan MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 25 kabupaten/kota.

“Dengan Pilkada kemarin lahir keputusan Mahkamah Konstitusi, diperintahkan agar 25 Kabupaten/kota dilakukan PSU,” ujarnya.

“Kalau kita meneropong detail putusan MK itu, sebagian besar itu karena tidak profesionalnya penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

4 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
5 days ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA