Cegah Polemik Terulang, Kemendagri Putuskan Isu Batas Wilayah Masuk ke Materi Retreat Kepala Daerah Gelombang II

TODAYNEWS.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut pihaknya memasukan materi tentang batas wilayah daerah dalam kegiatan pembekalan (retret) kepala daerah yang berlangsung di IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Adapun kegiatan retret itu akan digelar langsung pada hari ini, Senin (23/6/2025). Para kepala daerah nantinya akan diberikan pembekalan sejumlah materi di kegiatan tersebut.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Pemprov DKI Tutup Sementara Jalur CFD Sudirman-Thamrin Gelar Event Jakarta Marathon Internasional 

105 Gibran Negus

Dalam keteranganya, sosok yang akrab disapa Bima itu mengatakan
kebijakan memasukan materi soal batas wilayah itu dilakukan untuk mencegah munculnya kembali sengketa seperti yang telah terjadi antara Aceh dan Sumut.

Materi batas wilayah itu nantinya akan dibawakan langsung oleh Dirjen Adminitrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri.

Materi yang a akan dibawakan Dirjen Adwil itu nantinya akan membahas seputar regulasi terkait pemahaman batas desa hingga penanganan sengketa perwilayahan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Jateng Sabet Penghargaan Indeks Keamanan Pangan Segar

70 Yunita

“Nanti ada Dirjen Adwil dari Kemendagri Pak Syafrizal akan menyampaikan materi seputar itu, tentang batas-batas desa, karena sebagian besar desa juga belum tuntas batas-batasnya,” kata Bima.

“Kemudian tentang sengketa wilayah penarikan garis batas kondisifikasi, dan lain-lain itu disampaikan Pak Syafrizal,” lanjut Bima.

Sebagai informasi, agenda retret kepala daerah ini nantinya akan berlangsung selama tiga hari yaitu mulai tanggal 23-26 Juni 2025.

Berdasarkan data Kemendagri, jumlah total kepala daerah yang akan mengikuti agenda retret itu sebanyak 86 dari total 93 kepala daerah.

Adapun kegiatan retret kepala daerah gelombang kedua itu akan dibuka langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

Sebelumnya, isu sengketa batas wilayah antara Aceh dan Sumut terkait 4 pulau telah ramai menjadi perbincangan publik.

Usai ramai, kemudian kasus sengketa 4 pulau itu diambil alih Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Presiden Prabowo melalui pihak Kemendagri memutuskan bahwa 4 pulau yakni pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek–masuk wilayah Aceh. (GIB)

44 Total Count