Sopir Truk Demo Tolak ODOL, Tuntut Aturan yang Jelas dan Perlindungan Hukum
Caption: GSJT demo tolak kebijakan penerapan ODOL. Foto: Pramitha TODAYNEWS.ID – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik strategis di Surabaya, Kamis (19/6).
Mereka menyuarakan penolakan terhadap penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai belum layak diberlakukan di Indonesia.
Ketua GSJT, Angga Firdiansyah, menyampaikan bahwa para sopir sebenarnya tidak menolak prinsip keselamatan yang diusung oleh aturan ODOL. Namun, ia menilai pemerintah belum siap menerapkannya karena belum memiliki regulasi yang komprehensif.
“Kami setuju dengan konsep ODOL demi keselamatan jalan. Tapi masalahnya, sampai saat ini belum ada aturan yang benar-benar menjamin kejelasan di lapangan, terutama soal tarif angkutan,” ujar Angga.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Ia menambahkan, para sopir kerap merasa diperlakukan semena-mena saat menjalankan tugas di lapangan, termasuk dalam hal penindakan ODOL yang sering kali tanpa dasar hukum yang pasti.
“Di jalan, kami dihadapkan dengan ancaman. Kalau kena ODOL, langsung ditindak. Tapi dasar hukumnya tidak jelas. Ini yang membuat keresahan,” tegasnya.
Menurut Angga, kebutuhan industri juga menjadi alasan mengapa para pengusaha menggunakan kendaraan dengan dimensi besar. Ia menyebut bahwa kendaraan dengan kapasitas normal justru tidak diminati oleh para pemilik barang.
“Kalau truk tidak cukup panjang atau besar, barangnya enggak bisa terangkut semua. Akhirnya enggak laku di pasar,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, GSJT menyampaikan enam poin tuntutan utama kepada pemerintah:
Menghentikan segala bentuk operasi penertiban ODOL hingga ada regulasi yang jelas dan adil.
Menetapkan aturan resmi mengenai biaya angkutan logistik agar tidak merugikan sopir.
Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.
Memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi para sopir truk di lapangan.
Menindak tegas praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) yang merugikan sopir.
Menjamin adanya keadilan hukum dan kesetaraan perlakuan terhadap sopir truk.
Aksi berjalan tertib, meski sempat menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan. Para sopir berharap pemerintah segera merespons tuntutan mereka dengan solusi konkret.
Pos terkait
