Muhammadiyah Berharap Pemerintah Akomodir Kepentingan Sekolah Swasta Pasca Putusan MK

TODAYNEWS.ID – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir buka suara menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah tidak dipungut biaya alias gratis.

Dalam keteranganya sosok yang akrab disapa Haedar itu mengaku masih cukup meragukan anggaran negara dapat mencukupi seluruh pembiayaan akomodasi SD dan SMP swasta sebagai tindaklanjut atas putusan MK tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

BNPB: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana Tanggal 30 Mei 2025

957 Akbar Budi

Selain itu, Haedar menilai, bahwa masing-masing sekolah swasta memiliki dinamika internal yang berbeda antara satu dengan lain nya.

Haedar menekankan agar putusan MK tersebut dapat direalisasikan secara komprehensif dengan memperhatikan dinamika yang ada di setiap sekolah-sekolah swasta di Indonesia.

“Saya berharap, ketika pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan dan menetapkan kebijakan dari eksekutif, legislatif, yudikatif seksama, perhatikan konstitusi,” ujar Haedar, Selasa (3/6/2025).

Baca Juga

1 tahun  lalu

Lakukan Inspeksi Keselamatan Saat Libur Panjang, Ditjen Hubdat Temukan Banyak Bus Tidak Laik Jalan

567 Azis Arriadh

Di sisi lain, Haedar mengklaim bahwa Muhammadiyah sebagai Organisasi Masyarakat (Ormas) sejauh ini tetap berada digaris depan memberikan pelayanan terhadap masyarakat khusunya di dunia pendidikan.

Haedar menyebut Muhammadiyah sejauh ini sangat terbuka kepada masyarakat dengan menghadirkan pendidikan umum mulai dari SD, SMP dan SMA untuk kategori seluruh golongan ekonomi.

Meski telah masuk kategori bisnis, Muhammadiyah hingga saat ini telah tercatat masih memberikan kontribusi dan pengabdian kepada masyarakat dengan menghadirkan pendidikan semua golongan dan belum mendirikan pendidikan pola ekslusif.

Haedar menambahkan, harus ada koordinasi antar lembaga dalam rangka untuk menyelaraskan poin dari putusan MK terkait perintah penyelengaraan pendidikan Gratis untuk SD dan SMP negeri hingga swasta.

“Perhatikan kemaslahatan bangsa, dan perhatikan realitas pendidikan dan dunia pendidikan Indonesia, di mana swasta punya peran yang sangat strategis,” tandas Haedar. (GIB)