KPK Dalami Pembiayaan Politik sebagai Sumber Korupsi
Caption: Ilustrasi gedung merah putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Instagram @officialkpkTODAYNEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami akar persoalan tingginya biaya politik di Indonesia. Kajian dilakukan sebagai langkah pencegahan korupsi yang kerap berakar dari proses pemilu.
“KPK saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan politik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (16/5/2025). Ia menegaskan diskusi dengan partai politik telah dimulai.
Langkah itu bertujuan menggali informasi lapangan dari peserta pemilu. KPK ingin memahami langsung tantangan pembiayaan politik dari sumbernya.
“Untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentunya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi,” tambah Budi. Ia menyebut diskusi dilakukan demi menelaah hambatan dan tantangan parpol.
KPK menekankan pentingnya masukan dari partai secara jujur dan menyeluruh. Kajian ini diharapkan melahirkan rekomendasi konkret.
“Ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi,” kata Budi. Ia menekankan perlunya perubahan sistematis.
Kajian ini menyasar aspek struktural dari politik biaya tinggi. Salah satu fokus utama adalah penyebab membengkaknya ongkos pemilu.
“Ada pun lingkup diskusi yang dilakukan, yang pertama tentu terkait dengan penyebab utama adanya biaya pemilu yang tinggi,” ungkap Budi. Selain itu, KPK membahas praktik ilegal pengembalian modal politik.
Masalah balas budi kepada pemodal juga menjadi perhatian serius. KPK khawatir akan benturan kepentingan antara donatur dan pejabat terpilih.
“Diskusi juga dilakukan terkait dengan mitigasi adanya benturan kepentingan pejabat terpilih terhadap donatur,” jelas Budi. Isu ini kerap jadi pintu masuk praktik korupsi sistemik.
Diskusi ini digelar dalam suasana terbuka dan kolaboratif. KPK ingin kajian berbasis data dan fakta di lapangan.
Kajian pembiayaan politik akan menjadi salah satu rekomendasi strategis lembaga antikorupsi. Hasilnya bisa memperkuat sistem demokrasi yang bersih.
KPK berharap keterlibatan partai tidak sekadar formalitas. Mereka ingin reformasi pembiayaan politik benar-benar terwujud.
86 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
