AHY Desak Penerapan Zero ODOL Dimulai Bertahap Demi Keselamatan Pengguna Jalan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). TODAYNEWS.ID — Truk over dimension over load (ODOL) kembali disorot karena menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas menjadi dampak nyata dari praktik yang sudah lama dibiarkan itu.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat bicara soal urgensi penghapusan ODOL. Dalam rapat kerja di Kantor Kemenko IPK, Selasa (6/5/2025), ia menegaskan pentingnya kebijakan Zero ODOL.
“Perlu diperhatikan, ternyata ada konsekuensi finansial yang mencapai Rp 43,4 triliun per tahun akibat perbaikan jalan rusak yang disebabkan oleh kendaraan ODOL,” kata AHY, Selasa (6/5/2025).
AHY menegaskan bahwa persoalan ODOL tidak bisa ditunda lagi. Menurutnya, langkah konkret perlu dimulai tahun ini untuk menghindari dampak lebih besar ke depan.
Namun, ia memahami kekhawatiran dunia usaha yang masih mengandalkan truk ODOL demi efisiensi. “Kami memahami kekhawatiran mereka. Truk ODOL memang membuat harga barang lebih murah dan kompetitif di pasar,” ujarnya.
Meski begitu, AHY menolak pandangan bahwa tanpa ODOL harga barang akan naik dua kali lipat. “Itu harus diuji. Jangan sampai jadi pembenaran yang menyesatkan,” katanya menegaskan.
Studi dari Kementerian Perhubungan tahun 2020 menunjukkan adanya potensi kenaikan harga 8 komoditas pokok jika ODOL dihapus. Namun AHY mengingatkan, keselamatan publik tak boleh dikorbankan demi efisiensi distribusi.
Ia juga menyebut ODOL sebagai penyebab kecelakaan terbesar kedua di Indonesia setelah sepeda motor. Banyak kecelakaan terjadi karena truk membawa beban berlebih dan sistem pengereman tak mampu menahannya.
“Banyak kecelakaan akibat rem blong, karena kendaraan tidak dirancang menanggung beban sebesar itu,” ujar AHY prihatin. “Dan celakanya, yang jadi korban seringkali bukan sopir truk ODOL, melainkan pengguna jalan lain yang tidak bersalah,” tambahnya.
Untuk itu, AHY telah menginisiasi koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait. Ia menyebut pentingnya menyusun strategi bersama antara Kemenhub, Kemendag, Kepolisian RI, hingga BPS.
“Kita tidak boleh memilih antara ekonomi atau nyawa manusia. Keduanya harus dijaga,” tegas AHY. Ia berharap kebijakan Zero ODOL bisa berlaku penuh pada 2026 mendatang.
Langkah ini, lanjut AHY, merupakan wujud keseriusan pemerintah menjaga keselamatan publik sekaligus efisiensi infrastruktur. Pemerintah berkomitmen mengurangi angka kecelakaan dan memperpanjang masa pakai jalan.
“Kita dorong kebijakan Zero ODOL mulai tahun ini dan ditargetkan penuh berlaku mulai 2026 dan seterusnya,” pungkasnya. Ia mengajak seluruh pihak turut mendukung transisi menuju transportasi logistik yang lebih aman dan berkelanjutan.
178 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
