Gubernur Jabar Syaratkan KB Untuk Penerima Beasiswa dan Bansos
Caption : Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Foto : Humas Pemprov JabarTODAYNEWS.ID – Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi syaratkan masyarakat ikuti program keluarga berencana (KB) jika mau mendapatkan beasiswa dan bantuan sosial (Bansos).
Pasalnya program KB ini akan menjadi salah satu untuk bagi masyarakat untuk mendapatkan beasiswa dan bansos. Terutama bagi laki-laki yang menjadi peserta KB vasektomi atau metode operasi pria (MOP).
Dedi Mulyadi alias KDM saat membuka rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk “Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah” di Bale Asri Pusdai Jabar, Bandung mengatakan dalam sambutannya bahwa keluarga miskin ini rata-rata memiliki anak banyak.
“Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp2 M tetap tidak punya anak,” kata KDM dalam sambutannya, Senin (28/4/2025).
Lalu KDM juga mengaku pernah menemukan satu keluarga yang memiliki belasan hingga puluhan anak. Totalnya mencapai 22 anak.
Dengan alasan itu, ia ingin menjadikan kesertaan ber-KB untuk menjadi syarat penerima bantuan, baik beasiswa maupun bansos.
Bahkan KDM meminta langsung dihadapan sejumlah Menteri yang hadir pada pertemuan tersebut. Seperti halnya Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Nanti ada 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh menerima bantuan sambungan baru tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh anaknya beasiswa tapi ibunya harus KB dulu,”
“Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh menerima bantuan tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh terima bantuan tapi harus KB dulu,” jelasnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, yang harus menjadi utama adalah laki-laki. Bahkan ia mengaku sudah menjalankannya KB vasektomi atau metode operasi pria (MOP) tersebut.
“Jadi perempuan jangan menanggung beban reproduksi, ‘sabab nu beukian mah salakina’. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki, karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya,” tambah Dedi.
Dia menekankan, bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB.
“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu, sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius. Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tapi perempuan yang memiliki tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga,” ucapnya.
Dedi juga menyampaikan rencananya, untuk memilih desa yang memenuhi syarat Desa Istimewa. Salah satu item dalam kriteria Desa Istimewa adalah kesertaan KB. Desa yang berhasil adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain.
“Pak Menteri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa. Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp 1 miliar. Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal,” ujarnya.
Terpisah, Dedi mengatakan ini dilakukan supaya penerima bantuan bukan masyarakat itu-itu saja. Maka dari itu, perlu dilakukan integrasi dari pusat hingga daerah.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan dilakukan diintegrasikan dan keluarga berencana. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu juga yang dapat beasiswa keluarga dia,” kata dia.
Akibatnya, banyak masyarakat lainnya yang tidak terakomodir. Selain itu, anggaran pemerintah juga habis untuk bantuan. Tidak dapat memfasilitasi kebutuhan lain untuk pelayanan publik.
“Makanya berhentilah bikin anak, kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” pungkasnya.(Mohammad)
78 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
