Prabowo Resmi Sahkan Revisi UU TNI, Gelombang Penolakan Diprediksi Meningkat
Caption: Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan revisi Undang-undang TNI menjadi undang-undang.
Penandatanganan dilakukan tak lama setelah DPR menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna.
Pengesahan dilakukan sebelum Lebaran 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
“Sudah (disahkan), sudah. Sebelum lebaran,” kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Naskah final UU TNI sudah beredar melalui pesan singkat. Namun, dokumen itu belum tersedia di laman resmi JDIH pemerintah.
Pengesahan UU TNI ini menuai kritik luas dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai sejumlah pasalnya kontroversial.
Salah satu pasal yang dipersoalkan adalah perluasan posisi bagi TNI aktif di kementerian atau lembaga sipil. Masa pensiun prajurit yang diperpanjang juga memicu kekhawatiran.
Pengamat menilai revisi UU ini berisiko membangkitkan kembali dwifungsi militer. DPR tetap mengesahkan meski penolakan menguat dari berbagai elemen sipil.
Demonstrasi penolakan merebak di banyak kota. Aksi massa digelar mahasiswa, LSM, dan tokoh sipil.
Sayangnya, beberapa unjuk rasa justru dibubarkan paksa aparat. Laporan kekerasan terhadap pendemo muncul di sejumlah daerah.
Gelombang penolakan kini berlanjut ke jalur hukum. UU TNI resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi hanya beberapa hari setelah disahkan.
Publik mendesak pemerintah terbuka soal isi UU tersebut. Mereka juga menuntut perlindungan atas kebebasan sipil dan demokrasi.
112 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
