Prabowo Bantah Dwifungsi TNI, Sebut Revisi UU Hanya Soal Usia Pensiun
Caption: Presiden Prabowo Subianto. Foto: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden TODAYNEWS.ID — Presiden Prabowo Subianto menepis anggapan bahwa Revisi Undang-undang TNI akan menghidupkan kembali dwifungsi militer.
Ia menilai kekhawatiran publik yang menyebut TNI ingin kembali berpolitik adalah tidak berdasar.
Polemik mencuat setelah DPR dan pemerintah mengesahkan revisi UU TNI secara cepat. Proses pengesahan yang dinilai terburu-buru memicu gelombang aksi protes di seluruh Indonesia.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat 69 aksi demonstrasi terjadi dari 20 hingga 28 Maret 2025. Aksi tersebut digelar oleh masyarakat sipil yang menolak pengesahan UU TNI.
Aksi protes tersebar di berbagai wilayah dengan tuntutan utama pencabutan UU tersebut. Masyarakat khawatir TNI akan kembali berperan ganda dalam ranah militer dan sipil.
Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan bahwa perubahan UU hanya menyangkut usia pensiun perwira tinggi. Ia menegaskan tidak ada agenda tersembunyi untuk mengembalikan peran politik militer.
“Nggak ada niat TNI mau dwifungsi lagi, come on. Nonsense itu saya katakan,” ujar Prabowo saat berbicara kepada sejumlah pimpinan redaksi di Hambalang, Bogor.
Ia menjelaskan bahwa jabatan sipil yang boleh diisi prajurit TNI tetap sesuai dengan tugas pokok mereka. Hanya posisi yang berkaitan dengan keamanan dan penanganan bencana yang dibolehkan.
Prabowo mencontohkan lembaga seperti Basarnas, BNPB, intelijen negara, dan kejaksaan militer sebagai pengecualian. Ia menegaskan bahwa setiap penempatan prajurit TNI di luar itu harus melalui prosedur pensiun atau pengunduran diri.
“Hanya ada beberapa lembaga yang memang diizinkan. Intelijen, bencana alam, Basarnas, itu kan dari dulu ini hanya memformalkan,” katanya.
Prabowo juga menyebut dirinya sebagai tokoh TNI yang sejak awal mendukung supremasi sipil atas militer. Ia mengaku menjadi yang pertama menyerukan agar TNI kembali ke barak.
“Saya pertama di dalam TNI yang mengatakan civilian supremacy. Saya tunduk dan saya buktikan, bahwa saya tunduk kepada pemimpin sipil,” tegasnya lagi.
Meski begitu, kekhawatiran publik belum surut. Banyak pihak tetap mendesak agar revisi UU TNI ditinjau kembali demi menjaga demokrasi dan reformasi militer.
92 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
