Dedi Mulyadi Klaim Pemprov Jabar Memiliki Ketersediaan Tanah Untuk Membangun Sekolah Rakyat

TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memiliki ketersediaan tanah untuk membangun Sekolah Rakyat yang diwacanakan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Saat ini, dikatakan Gubernur Jabar, Pemerintah daerah sudah diminta untuk menginventarisir lokasi atau tanah yang akan dijadikan Sekolah Rakyat tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Produksi Sampah di Bandung Naik 10 Persen di Bulan Ramadan

652 Afrizal Ilmi

“Kita memiliki ketersediaan ya, baik lokasi maupun lingkungan warganya. Kepala daerah juga sudah punya kesanggupan, tinggal teknis pelaksanaan, terutama menyangkut regulasi pengadaan tanah,” ujar Dedi.

Saat ini, lanjutnya, beberapa kabupaten/kota di Jabar sudah mengajukan diri untuk bisa dibangun Sekolah berbasis asrama tersebut.

“Kemudian nanti kita lihat dan kita sinkronkan dengan Kementerian Sosial,” tuturnya.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Ironis, Anak 15 Tahun Dilecehkan Ketua Ormas di Surabaya

687 Today News Indonesia

Terkait kesiapan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana, Dedi Mulyadi alias KDM meyakini Kemensos sudah menyiapkan secara matang dalam pembangunan Sekolah Rakyat.

“Saya pikir setiap program pasti sudah menyiapkan sumber dayanya dan sumber daya untuk itu relatif banyak di Jawa Barat juga,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemdaprov Jabar telah mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat, yakni Bina Siswa Cisarua, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Kota Bekasi.

Dari empat lokasi itu yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna.

Khusus Sentra Wyata Guna, menjadi salah satu lokasi yang unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola Pemdaprov Jabar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sebanyak 45 Sekolah Rakyat yang lokasinya tersebar di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia.

Direncanakan, jumlah tersebut telah siap untuk memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025 -2026.

Ia menyebut bahwa pihaknya menerima 198 usulan lokasi Sekolah Rakyat berupa gedung yang dapat direvitalisasi atau pun lahan kosong yang dapat didirikan bangunan baru.

Dari total usulan yang masuk, 151 lokasi sedang dalam kajian lebih lanjut, terdiri dari 115 lokasi berupa tanah kosong, sedangkan 36 lokasi berupa aset bangunan yang berpotensi direvitalisasi.

Sekolah Rakyat ini pun ditujukan untuk warga yang tergolong miskin atau miskin ekstrim. Sekolah ini akan menerima siswa-siswi yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yakni 10 persen terendah dari penduduk Indonesia.

Sekolah Rakyat dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum. Ke depan, sekolah ini akan menyelenggarakan pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA.