Gubernur Jabar Tanggapi Soal Damri Feeder Ditolak Beroperasi
Caption : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD. Foto : Humas Pemprov JabarTODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan tanggapannya soal angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran yang ditolak beroperasi oleh Organda Kota Banjar.
Padahal angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran itu merupakan penyokong angkutan Kereta Api rute Bandung-Banjar untuk pariwisata Pangandaran.
Dedi Mulyadi dengan tegas mengatakan bahwa sejatinya seluruh jalan raya merupakan milik negara dan bisa digunakan oleh seluruh pihak termasuk Damri feeder Banjar-Pangandaran.
Namun pada kenyataannya Damri feeder Banjar-Pangandaran yang seharusnya telah beroperasi pada 17 Maret 2025 lalu tidak beroperasi karena adanya penolakan.
Dedi pun memastikan akan mengumpulkan seluruh fakta untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi selama ini. Pasalnya ini menyangkut kepentingan publik.
“Dan kemudian bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan kan pasti memberikan kemudahan bagi masyarakat. Saya nanti akan lihat dulu urgensinya apa penolakan itu,” ujar Dedi.
Dedi alias KDM juga memastikan akan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sebab pelayanan yang baik harus diberikan kepada masyarakat.
“Kalau saya sebagai Gubernur, apa pun kebijakan yang itu memberikan keringanan dan layanan yang baik bagi masyarakat pasti saya dampingi, saya support,” tuturnya.
Dengan alasan itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan tindakan atas persoalan tersebut, dengan catatan harus mengetahui secara pasti seperti dinamika yang terjadi di wilayah Kota Banjar tersebut.
“Nanti kita lihat problem utamanya apa dari penolakan itu. Selama masih bisa didialogkan ya didialogkan. Kalau tidak bisa didialogkan, kalau kebijakan itu memang bermanfaat secara luas bagi publik Jabar, ya pasti saya berikan backup,” katanya.
Diketahui feeder Damri rute Banjar-Pangandaran (PP) gagal beroperasi karena adanya penolakan dari organisasi angkutan di Kota Banjar.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar mengatakan penolakan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan.
Benny, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Pangandaran menjelaskan, bahwa situasi ini melibatkan organisasi angkutan darat.(Mohammad)
121 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
