TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Partai Buruh Bidang Kepemudaan, Rivaldi Haryo Seno menyayangkan sikap DPR RI yang tetap mengotot melanjutkan rapat pembahasan RUU TNI meski banjiri protes masyarakat.
Aldi mendesak Komisi I DPR RI dan pemerintah agar mempublikasikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) draft RUU TNI agar dapat diakses oleh publik.
“Kami menyesalkan kembali pembahasan RUU TNI yang bersifat tertutup dan seharusnya dibahas di hari kerja di gedung DPR,” ungkap Aldi kepada TODAYNEWS, Rabu (19/3/2025).
“Ini merupakan langkah mundur demokrasi yang menghidupkan kembali praktik dwifungsi ABRI, yang pada era Orde Baru menjadi alat kontrol otoritarian terhadap rakyat,” sambung Aldi.
Aldi menilai, pembahasan RUU TNI seharusnya dilakukan DPR dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.
“Seharusnya proses membahas UU yang telah mengikat masyarakat membuka ruang partisipasi publik bermakna dan menerima masukan dari masyarakat,” tandas Aldi.
Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengklaim rapat RUU TNI yang telah berlangsung secara tertutup tidak melanggar konstitusi dan tata tertib DPR.
“Jadi tidak ada rapat dilakukan diam-diam karena rapat yang dilakukan itu adalah rapat terbuka dan kalau dilihat di agenda rapatnya itu terbuka,” katanya mengutip Selasa (18/3/2025).
Dasco berdalih, bahwa mekanisme rapat yang dilakukan setiap fraksi maupun komisi sepenuhnya telah diatur melalui konsinyering.
“Konsinyering dalam setiap pembahasan UU memang ada aturannya dalam aturan pembuatan UU yang tidak menyalahi mekanisme yang ada,” pungkasnya.