Pemprov Jabar Siapkan 4 Posko Pengawasan Arus Mudik Lebaran
Foto : ilustrasiTODAYNEWS.ID – Hadapi arus mudik dan balik lebaran 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perhubungan (Dishub), menyiapkan empat posko pengawasan.
Sekretaris Dishub Jabar, Dhani Gumelar mengatakan Jawa Barat merupakan kawasan lintas utama, baik dari arah Barat maupun Timur yang digunakan masyarakat dalam menjalani mudik dan balik lebaran.
Karena itu, posko pengawasan disiapkan yang ditempatkan di titik strategis atau tempat yang diprediksi menjadi kawasan padat mobilitas pada arus mudik dan balik Lebaran.
“Kita tempatkan di Bogor, Bandung Cileunyi, Garut sama Cilimus Kuningan,” ujar Dhani, Selasa (18/3/2025).
Selain itu, lanjutnya, Dishub Jabar akan tetap melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjalani skema dalam mengantisipasi kepadatan lalu lintas.
Pihaknya berharap bisa menjalankannya dengan baik. Apalagi libur lebaran ini akan berlangsung lebih panjang lantaran berdekatan dengan Hari Raya Nyepi.
Lebih lanjut, ia juga akui pemanfaatan Work from Anywhere (WFA) dapat dilakukan guna mengurangi volume kendaraan di jalan selama periode arus mudik dan arus balik berlangsung.
“Sekarang skenarionya liburnya lebih panjang, jadi diharapkan bisa terdistribusi normal. Tidak bertumpuk pada satu hari, karena kegiatan WFA,” tuturnya.
Sebelumnya, Pemprov Jabar juga akan memberikan kompensasi sebesar Rp3 juta kepada angkutan delman dan becak di Jabar agar tidak beroperasi selama arus mudik dan balik lebaran 2025 berlangsung. Mulai dari H-7 sampai H+7 lebaran.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Jabar, A Koswara mengatakan kebijakan ini merupakan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di titik-titik tertentu.
Menurutnya, potensi kemacetan bisa saja terjadi. Apalagi untuk jalur yang biasa digunakan angkutan delman dan becak.
Koswara menjelaskan ada potensi terjadinya kemacetan saat diberlakukannya rekayasa lalu lintas di jalan tol. Seperti one way saat arus mudik nanti.
“Dengan diberlakukannya one way di tol maka akan berpengaruh di jalan arteri kita, kemudian banyaknya kendaraan di non tol, maka pergerakan lokal akan terganggu,” kata Koswara.
Dengan alasan itu, lanjutnya, angkutan delman dan becak untuk sementara tidak boleh beroperasi sesuai dengan keputusan yang telah disepakati.
“Kemarin atas usulan Pak Menhub dan keputusan Pak Gubernur, khusus untuk jalur yang dipakai mudik yang ada gangguan kendaraan lokal misal delman, becak itu akan di stop untuk tidak beroperasi dua minggu dan diberikan kompensasi,” imbuhnya.
Menurut data yang diperoleh, kata dia, terdapat 1.168 delman dan becak yang tersebar di sejumlah daerah di Jabar. Di antaranya Garut 579, Tasikmalaya 28, Kuningan 169, Subang 43 dan Cirebon 349.
“Nantinya, angkutan tradisional itu akan diberi kompensasi yang bersumber dari APBD Pemprov Jabar.”
“Kebijakannya dari pak gubernur itu. Kompensasinya Rp3 juta per kendaraan (delman becak). Data kita itu ada 1.168 angkutan. Itu nanti dibagikan di H-7 sampai H+7,” pungkasnya.(Mohammad)
50 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
