Perludem Nilai Anggaran Macet Bikin PSU Berpotensi Bermasalah
Caption: Ilustrasi Tempat Pemungutan Suara (TPS)./ Negus GibranTODAYNEWS.ID – Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong pemerintah agar memaksimalkan ketersedian anggaran pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
Peneliti Perludem, Haykal menilai, ketersediaan anggaran yang belum ada kepastian akan berdampak pada pelaksanaan PSU di 24 daerah.
“Yang terjadi saat ini malah lebih berbahaya karena permasalahan ketersediaan anggaran yg belum jelas justru malah mengancam pelaksanaan PSU itu secara keseluruhan,” kata Haykal kepada Todaynews.id, Sabtu (15/3/2025).
“Bukan tidak mungkin hal itu menyebabkan permasalahan yg terjadi kemarin terulang lagi karena penyelenggaraan yang tidak baik,” sambung Haykal.
Lebih lanjut, Haikal menyebut, belum tersedianya anggaran pelaksanaan PSU itu akan memunculkan potensi masalah sengketa pemilu di MK.
“Kepastian anggaran adalah salah satu aspek utama yang ditenggarai mempengaruhi keberhasilan dari penyelenggaraan pemilu,” tutup Haykal.
“Jadi, seandainya kepastian anggaran itu belum terpenuhi, maka bisa dipastikan proses penyelenggaraan pemilunya juga akan terganggu,” tandas Haykal.
Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan total anggaran yang kebutuhan penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mencapai Rp719 miliar.
Namun, ditengah perjalanan, dampak dari belum tercukupinya anggaran PSU telah menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pihak mengenai integritas dan profesionalitas pelaksanaan PSU di 24 daerah.
Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memastikan, bahwa total anggaran pelaksanaan PSU Pilkada 2024 juga sudah disesuaikan dengan efisiensi anggaran.
“Total Rp 719.170.232.546,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI serta KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (10/3/2025).
Ia mengatakan, jumlah tersebut lebih rendah dari sebelumnya. Awalnya, Kemendagri memperkirakan anggaran PSU bisa mencapai Rp1 triliun.
“Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 triliun karena ada efisiensi (anggaran),” tandas Tito.
102 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
