Gubernur Jabar Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Tanah Pasundan
Caption: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Foto: Humas Pemprov JabarTODAYNEWS.ID – Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dukung pembangunan Sekolah Rakyat yang merupakan program Kementerian Sosial di Tanah Pasundan.
Rencananya Sekolah Rakyat bagi siswa miskin ekstrim dan tinggal di pedalaman di Jabar dengan target 30 pembangunan akan dibangun secara bertahap.
Nantinya, siswa dari keluarga miskin ekstrim akan belajar dan diasramakan secara gratis lantaran biaya ditanggung Pemerintah Pusat.
“Saya sambut baik Sekolah Rakyat ini,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, 30 Sekolah Rakyat itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten dan kota.
Tiap sekolah, lanjutnya, memiliki kuota 300 – 500 siswa. Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Agar sinkron dengan daerah, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pemda Provinsi Jabar,” tuturnya.
Aturan masuk sekolah lebih pagi ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak – anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut – kebutan.
Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. “Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam,” katanya.
Sekolah Rakyat Diutamakan
Rakor dan diseminasi Sekolah Rakyat dipimpin langsung oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan dihadiri oleh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.
Gus Ipul-sapaan Saifullah Yusuf- mengungkapkan, saat ini Kementerian sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota.
Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.
“Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, InsyaAllah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini,” katanya.
Gus Ipul mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat.
Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu,” sebutnya.
Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu.
“Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara,” ujar Gus Ipul.(Mohammad)
91 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
