Komisi VI DPR Soroti Anggaran Pencitraan Pertamina
Caption Foto: Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, Mufti Anam. (Sumber: TV Parlemen)TODAYNEWS.ID – Komisi VI DPR RI menggelar rapat bersama jajaran Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan subholding pada Selasa (11/3/2025).
Rapat ini membahas evaluasi kinerja korporasi, terutama pasca mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPR menyoroti kualitas pelayanan Pertamina serta dampak yang dirasakan konsumen akibat isu Pertamax oplosan.
Mereka juga mempertanyakan langkah-langkah yang diambil perusahaan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, menilai permintaan maaf Pertamina terkait kasus Pertamax oplosan belum cukup.
Ia mengapresiasi adanya konferensi pers, namun menegaskan bahwa tindakan nyata lebih dibutuhkan.
“Saya mengapresiasi Anda ketika konferensi pers yang meminta maaf atas kejadian Pertamax oplosan. Tapi saya kira itu tidak cukup, Pak,” ujar Mufti dalam rapat yang disiarkan di YouTube TV Parlemen, Rabu (12/3/2025).
Menurutnya, jika Pertamina benar-benar merasa bersalah, maka perusahaan harus menunjukkan kesungguhan melalui perbaikan layanan. Permintaan maaf, kata dia, tidak boleh hanya sekadar formalitas.
Mufti juga mengkritik keputusan Pertamina menggandeng anak Deddy Corbuzier dalam strategi pemulihan citra. Ia menilai langkah ini tidak efektif dan justru melukai perasaan rakyat.
“Tidak cukup pula hanya menggandeng si bocil anaknya Deddy Corbuzier, Pak. Yang ini justru melecehkan, meremehkan, dan melukai hati rakyat,” tegasnya.
Soroti Anggaran untuk Buzzer
Selain itu, ia juga menyoroti penggunaan anggaran perusahaan untuk meng-endorse kreator konten otomotif seperti Fitra Eri dan membayar buzzer.
Menurutnya, dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk mengganti kerugian konsumen.
“Tidak perlu juga bayar-bayar buzzer, Pak. Dari pada anggaran Pertamina untuk bayar buzzer dan endorse anaknya Deddy Corbuzier, lebih baik uangnya digunakan untuk mengembalikan kerugian rakyat yang sudah mereka alami,” lanjut Mufti.
Kritik dari DPR ini mencerminkan besarnya tekanan terhadap Pertamina untuk lebih transparan dan bertanggung jawab.
Publik menantikan langkah konkret perusahaan dalam menangani krisis yang sedang terjadi.
Dengan kepercayaan masyarakat yang dipertaruhkan, Pertamina diharapkan dapat segera memberikan solusi yang lebih substansial.
Keputusan terkait strategi komunikasi dan pengelolaan anggaran juga perlu ditinjau ulang agar lebih tepat sasaran.
81 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
