Gubernur Jabar Bongkar Wahana Rekreasi Milik Jaswita di Puncak Bogor

TODAYNEWS.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bongkar wahana rekreasi milik BUMD Jabar PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar di Puncak Bogor yakni Hibisc Fantasy.

Dedi Mulyadi atau KDM memimpin proses pembongkaran yang dilakukan bersama Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Ade Afriandi, dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Viral Video Seorang Wanita Korban Penganiayaan Minta Keadilan ke Komisi III, Lapor Polres Samosir Tak Ditindaklanjuti

146 Gibran Negus

“Hibisc dikelola oleh BUMD PT Jaswita,” ujar KDM, Kamis (6/3/2025).

Menurut laporan Kepala Satpol PP Jabar Ade Afriandi, wahana rekreasi yang dikelola anak perusahaan Jaswita yakni PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) tersebut mengantongi izin untuk mengelola kawasan seluas 4.800 meter.

Akan tetapi sejauh ini area wisata tersebut semakin meluas dengan mencapai 15.000 meter persegi.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Pemprov Jateng Upayakan SPBU untuk Nelayan di Pesisir

127 Yunita

Ade mengaku sudah melakukan penindakan sejak tahun lalu. Dimulai dari penyegelan hingga permintaan agar JLJ membongkar area wisata yang diluar ketentuan.

“Karena tidak mau bongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini,” tegas KDM.

KDM juga meminta Pemkab Bogor membantu proses pembongkaran, yang akan dilakukan Satpol PP Jabar karena keberadaan Hibisc sudah menimbulkan masalah bagi lingkungan.

“Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT BUMD Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh bagi siapapun, bahwa yang melanggar harus ditindak,” katanya.

KDM memastikan tidak akan pandang bulu meski Hibisc merupakan salah satu unit bisnis yang dimiliki oleh BUMD Jawa Barat.
“Kita kasih contoh ke seluruh warga Jawa Barat,” kata dia.

KDM pun meminta maaf kepada masyarakat dengan areal wisata di Puncak yang salah satunya dikelola oleh BUMD milik provinsi.

“Saya minta maaf sebagai perwakilan Pemda Provinsi Jabar, karena melalui BUMD yang bernama Jaswita itu membuka areal wisata di kawasan perkebunan. Itu menjadi keriuhan di masyarakat karena ada bangunan liar roboh dan masuk sungai. Kita (berkomitmen) bongkar kalau memang melanggar aturan,” katanya.

KDM menyatakan akan tegas mengembalikan kawasan Puncak sesuai peruntukannya. Misalnya untuk areal perkebunan, hutan, resapan air, atau sawah. Maka sesuai peruntukannya tidak boleh ditambah- tambah.

Akibat banjir di kawasan Jabodetabek, banyak warga yang mengungsi. Solusi jangka pendek, Pemdaprov berkoordinasi dengan BPBD dan pemda memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi.

“Karena mereka (warga terdampak) berhenti bekerja, kan harus dipenuhi aspek-aspek keamanan sosialnya,” pungkasnya.(Mohammad)

283 Total Count