Mega Korupsi di BUMN Terungkap, Erick Thohir Disentil Soal Kerusakan Sistem
Caption: Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Foto: IstimewaJAKARTA Todaynews.id — Publik dikejutkan dengan terungkapnya kasus korupsi besar di dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Timah dan Pertamina. Kedua perusahaan ini disebut merugikan negara dalam jumlah fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah.
Kerugian negara akibat korupsi di PT Timah diperkirakan mencapai Rp26 triliun hingga Rp300 triliun. Sementara itu, di tubuh Pertamina, angka kerugian disebut lebih besar, berkisar antara Rp193,7 triliun hingga Rp968,5 triliun.
Selain dua kasus besar tersebut, satu lagi BUMN yang turut terseret dalam pusaran korupsi, yakni PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Meski tidak seviral kasus PT Timah dan Pertamina, skandal ini tetap menjadi sorotan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP pada 2019-2022.
Para tersangka adalah Direktur Utama ASDP nonaktif Ira Puspadewi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP 2020-2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, serta Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP 2019-2024 Muhammad Yusuf Hadi.
Menanggapi rentetan kasus ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik keras kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
Melalui unggahannya di media sosial X, ia mempertanyakan mengapa banyak BUMN mengalami kehancuran di bawah kepemimpinan Erick.
“Pak Menteri BUMN @erickthohir, kenapa BUMN Bapak rusak semua?” tulis Said Didu, Jumat (28/2/2025).
Menurutnya, jika terjadi kerusakan di tingkat bawah, hal itu mencerminkan ada permasalahan lebih besar di level atas. Ia menyebut adanya indikasi bahwa mereka yang berada di bawah berani melakukan korupsi karena mengetahui ada sesuatu yang lebih besar di tingkat pimpinan.
“Kalau di bawah berani rusak, biasanya mereka tahu yang di atas lebih rusak,” tambahnya.
Kasus korupsi di BUMN ini menambah panjang daftar skandal yang melibatkan perusahaan-perusahaan pelat merah. Padahal, BUMN memiliki peran strategis dalam perekonomian negara dan seharusnya dikelola secara profesional serta transparan.
KPK sendiri telah menyatakan komitmennya untuk mengusut tuntas seluruh kasus korupsi di BUMN, termasuk PT Timah, Pertamina, dan ASDP. Lembaga antirasuah itu memastikan akan terus menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan ini.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pemerintah, terutama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, dalam menuntaskan kasus-kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN menjadi tuntutan utama agar perusahaan negara tidak lagi menjadi ladang korupsi bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Skandal besar ini juga bisa berdampak pada kepercayaan investor terhadap BUMN serta perekonomian nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, reformasi di tubuh BUMN dinilai semakin mendesak untuk mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
420 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
