Yusril Sebut Keputusan 4 Pulau Milik Aceh-Sumut Tunggu Pemerintah Pusat

TODAYNEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut keputusan pemerintah belum final untuk memutuskan terkait status kepemilikan empat pulau yang masuk wilayah adminitrasi Provinsi Aceh ataupun Sumatera Utara.

Dalam keterangannya, sosok yang akrab disapa Yusril itu meminta seluruh pihak bersabar untuk menunggu keputusan final dari pemerintah pusat.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Gandeng Pembicara dari Freeport dan Praktisi Pendidikan, Ida Fauziyah Optimis Jakarta jadi Kota Global

353 Akbar Budi

Adapun kewenangan keputusan soal status kepemilikan empat pulau itu sebetulnya ada ditangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Namun keputusan Kemendagri soal dugaan pengalihan status kepemilikan empat pulau dari Aceh menjadi Sumatera Utara itu telah menimbulkan protes keras dari berbagai elemen masyarakat Aceh.

Meski begitu, Yusril mengatakan, hingga kini pemerintah pusat lewat Kemendagri belum memutuskan kepemilikan pulau itu secara sah dan final melalui Permendagri dan masih mengkaji ulang kepemilikan empat pulau tersebut.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Waduh, Wakil Ketua DPR Cucun Tinggalkan Ruangan Pelantikan Rektor UPI

580 Akbar Budi

“Pemerintah Pusat sampai hari ini belum mengambil keputusan final mengenai status empat pulau itu masuk ke wilayah Provinsi Aceh atau Sumatera Utara,” kata Yusril dikutip Senin (16/6/2025).

Di sisi lain, Yusril melihat bahwa yang saat ini tengah dilakukan Kemendagri masih dalam agenda pemberian kode terhadap pulau- pulau yang memang dilakukan rutin setiap tahun.

Kendati demikian, putusan untuk memberikan kode di 4 pulau itu didasari atas usulan Pemerintah Sumatera Utara (Sumut) yang juga dituangkan dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

“Namun, pemberian kode pulau melalui Kepmendagri belumlah berarti keputusan yang menentukan pulau-pulau itu masuk ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara,” ujar Yusril.

“Karena penentuan batas wilayah daerah harus dituangkan dalam bentuk Permendagrinya,” sambung Yusril.

Yusril menilai, sikap Gubernur Aceh yang menolak keputusan Kemendagri terkait kepemilikan 4 pulau merupakan hal yang sangat wajar dan patut dihormati sebagai bentuk mempertahankan adat dan kewilayahan nya.

Meski begitu, Yusril mengaku juga turut menghormati langkah yang diambil Gubernur Sumut Bobby Nasution yang meminta seluruh pihak untuk duduk bersama dalam membahas penyelesaian sengketa empat pulau tersebut.

Di sisi lain, Yusril mengingatkan bahwa nantinya keputusan yang diambil pemerintah pusat harus berlandaskan keadilan dan tetap memperhatikan sejumlah aspek selain faktor letak geografis.

“Memang secara geografis letak pulau-pulau tersebut lebih dekat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil. Akan tetapi, faktor kedekatan geografis bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan pulau tersebut masuk ke wilayah kabupaten yang paling dekat,” terang Yusril.

Yusril menambahkan, dalam waktu dekat ini pihaknya menjadwalkan untuk membahas polemik empat pulau tersebut bersama dengan pihak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (mualem) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

“Saya juga dalam waktu dekat akan bicara dengan Mualem (Gubernur Aceh Muzakkir Manaf) dan tokoh-tokoh Aceh lainnya serta Gubernur Sumut untuk membantu menyelesaikan masalah empat pulau ini,” tandas Yusril.