Wamenhaj Dahnil Bersih-bersih Praktik Rente di Kemenhaj

TODAYNEWS.ID – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, Kementerian Haji dan Umrah tidak kompromi terhadap praktik korupsi.

Dahnil mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam Taklimat Awal Tahun pada Selasa (7/1/2026), menginstruksikan kementerian/lembaga ‘bersih-bersih’ dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Demokrat Putar Haluan soal Pilkada, Warisan Politik SBY Dipertaruhkan

5 Dhanis Iswara

Dahnil mengatakan, Presiden Prabowo Subianto acapkali mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah agar pengelolaan dan penyelenggara haji ke depan transparan dan tidak ada praktik korupsi. “Presiden berulang kali menegaskan bahwa beliau menginginkan pengelolaan haji yang bersih,” kata Dahnil dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

Presiden Prabowo, kata Dahnil, mengininginkan Kementerian Haji dan Umrah menjadi garda terdepan dalam pemberantasan praktik korupsi yang telah mencoreng kepercayaan jemaah dan masyarakat Indonesia.

“Presiden ingin Kementerian Haji dan Umrah menjadi salah satu kementerian yang nol korupsi, atau zero tolerance terhadap praktik rente, praktik korupsi, maupun praktik amoral lainnya,” jelasnya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kota Bandung Percepat Migrasi ke Jaringan Bawah Tanah

5 Asep Awaludin

Dahnil mengatakan, persiapan haji sedang berada pada titik kritis. Sekarang ini, kata dia, Kementerian Haji dan Umrah sedang proses pengadaan katering, akomodasi, transportasi, pengadaan syarikah. Menurut dia, fase-fase tersebut memiliki potensi penyelewengan. “Di fase-fase inilah potensi rente dan korupsi bisa terjadi,” kata Dahnil.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak. Foto: Dok Kementerian Haji dan Umrah

Dahnil mengaku kerap mendapat laporan bahwa masih terdapat praktik cashback, upaya rente, korupsi dalam proses pengadaan. Bahkan, ada ‘menjual nama menteri dan wakil menteri’ agar bisa mendapatkan proyek dari pengadaan di Kementerian Haji dan Umrah. “Termasuk mempengaruhi tim pengadaan dengan mengatasnamakan menteri maupun wakil menteri,” ujar Dahnil.

Wamenhaj menegaskan pihaknya tidak akan memberikan perlindungan terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah yang melakukan praktik korupsi.

Dia pun meminta agar aparat penegak hukum untuk bergerak cepat jika ditemukan atau mendapati informasi ada praktik rente di kementeriannya. “Tidak usah ragu, siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya,” tegas Dahnil.

Dahnil memastikan kementeriannya menjalankan tugas dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Orang nomor dua di Kementerian Haji dan Umrah itu menegaskan, tidak ada toleransi bagi pelaku koruptif. “Bahkan jika mereka berasal dari internal Kementerian Haji sekalipun, aparat penegak hukum jangan ragu untuk menangkapnya,” pungkasnya.