Wali Kota Surabaya Usulkan TKD Dibagi Berdasarkan Kekuatan Fiskal Daerah

TODAYNEWS.ID – Wali Kota Surabaya yang juga Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri Cahyadi, mengusulkan agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing wilayah.

Usulan itu ia sampaikan dalam pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (19/9).

Baca Juga

4 hari  lalu

Pesan Wagub Jateng: Jaga Toleransi Antarumat Beragama di Kampus

5 Yunita

Eri menilai, kondisi fiskal tiap daerah berbeda sehingga pembagian TKD sebaiknya tidak merata. “Surabaya memiliki PAD hingga 72 persen, tapi ada daerah lain yang PAD-nya di bawah 35 persen. Karena itu saya berharap TKD dibagi berdasarkan kekuatan fiskal, bukan sama rata,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Kemendagri memastikan rencana kenaikan alokasi TKD sebesar Rp43 triliun tidak akan mengganggu standar minimal pelayanan publik. Pemerintah pusat juga meminta pemerintah daerah terus memperkuat pengelolaan aset dan BUMD untuk mendukung kemandirian fiskal.

Wamendagri Bima Arya menambahkan, sinkronisasi kebijakan antara APBN dan APBD harus dijaga agar pelayanan dasar tetap berjalan. Ia menekankan agar daerah tidak hanya fokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga tetap mengembangkan infrastruktur.

Baca Juga

10 jam  lalu

Lokasi SIM Keliling di Depok, Cek Jadwalnya Ya!

6 Akbar Budi

“Standar pelayanan minimal sudah dipastikan berjalan, selanjutnya bagaimana pembangunan infrastruktur dan program prioritas tetap bisa dijalankan,” kata Bima.

Ia menyebut, Kemendagri akan menjembatani koordinasi dengan kementerian teknis, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian PUPR, agar kebutuhan daerah bisa terpenuhi.

Selain itu, Bima mendorong pemerintah daerah mencari terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kepala daerah harus kreatif meningkatkan PAD, bisa lewat optimalisasi pajak dengan analisis yang tepat, pemanfaatan BUMD, maupun kerja sama dengan sektor swasta. Tapi tetap jangan sampai membebani masyarakat,” tegasnya.

3 Total Count