Wacana Pilkada Lewat DPRD Semakin Kencang, PKS Ogah Buru-buru Tentukan Sikap

TODAYNEWS.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, mengatakan bahwa partainya tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan apakah akan mendukung sistem pilkada langsung atau tidak langsung.

“Kita tidak terlalu terburu-buru untuk membuat sebuah keputusan di sini, sehingga perlu kita kaji secara mendalam, secara komprehensif,” kata Kholid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Baca Juga

1 minggu  lalu

6 Alasan Tolak Pilkada Lewat DPRD

11 Akbar Budi

Menurutnya PKS masih akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu dengan melibatkan publik sebelum menyatakan sikap resmi terkait wacana pilkada lewat DPRD yang tengah berkembang.

“Kita perlu membuat sebuah kajian yang mendalam. Kita melibatkan partisipasi publik secara luas kepada masyarakat, sehingga meaningful participation itu berjalan dengan baik,” ujarnya.

Kholid juga mengungkapkan bahwa DPP PKS akan mendengarkan suara-suara dari dari DPW hingga DPD terkait pandangan mereka mengenai sistem pilkada ke depan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Demokrat Ikut Barisan Prabowo soal Pilkada Lewat DPRD

11 Dhanis Iswara

“Kami punya mekanisme di internal kami. Ya kami makanya sekarang kita ingin mendengarkan dari DPW, dari DPD, ya dari kader-kader di daerah, ya bagaimanakah pandangan-pandangan mereka,” urainya.

Lebih lanjut, Kholid menjelaskan, baik pilkada langsung ataupun tidak langsung, keduanya sudah diatur di dalam konstitusi dan merupakan proses pemilihan yang sah secara demokratis.

“Pemilihan langsung itu konstitusional dan demokratis. Dan secara konstitusi juga disebutkan bahwa pemilihan lewat DPRD juga disebutkan demokratis juga. Jadi baik langsung maupun tidak langsung memungkinkan,” ucapnya.

Akan tetapi, bagi PKS, perlu adanya pembahasan komprehensif di DPR terlebih dahulu dengan mengundang stakeholder terkait, seperti kaum akademisi hingga tokoh-tokoh bangsa dan masyarakat.

“Dan kemudian apa alternatifnya jika memang ada koreksinya? Nah, itu harus kita bahas di atas meja terbuka, transparan, partisipatif dengan masyarakat. Nah ini yang kita ingin dorong,” pungkasnya.