Uang Sudah Turun, Pemulihan untuk Korban Bencana Harus Dipercepat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta pemulihan pasca bencana Sumatera harus dipercepat mengingat anggaran pemulihan sudah tersedia usia Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.

“Uang sudah turun. Kebijakan sudah dibuat. Kini pemulihan tidak boleh tertahan oleh kebiasaan lama,” kata Azis dalam keterangan yang diterima, Selasa (3/3/2026).

Baca Juga

28 menit  lalu

Eddy Soeparno Soroti Ketegangan di Selat Hormuz: Berimplikasi ke Harga Minyak Dunia

11 Akbar Budi

Menurut Azis keputusan tersebut menandai langkah fiskal cepat negara dalam merespons bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 lalu.

“Pemerintah pusat menggeser anggaran dan menambah Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta Dana Otonomi Khusus dengan nilai lebih dari Rp10 triliun. Secara kebijakan, ini adalah sinyal tegas bahwa negara tidak menunda kehadirannya di tengah situasi darurat,” ujar Azis.

Namun kata Azis, kebijakan tidak berhenti pada keputusan, melainkandiuji pada pelaksanaannya di lapangan. Data realisasi Transfer ke Daerah per 1 Maret 2026 menunjukkan bahwa dari total alokasi sekitar Rp85 triliun, penyaluran baru mencapai kisaran 25 persen.

Baca Juga

3 hari  lalu

Perjanjian Dagang Indonesia-AS Saling Menguntungkan

96 Akbar Budi

“Angka ini memberi pesan yang jelas: uang sudah disiapkan, tetapi pemulihan belum bergerak dengan kecepatan yang sepadan dengan kebutuhan warga terdampak,” tuturnya.

Menurut Azis, di tengah situasi pascabencana, negara diuji bukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuannya mengubah keputusan fiskal menjadi kehidupan yang kembali berjalan.

“Di titik ini, persoalan utama bukan lagi soal ketersediaan anggaran, melainkan soal kapasitas dan orientasi eksekusi,” ucapnya.

Lebih lanjut, legislator dari Dapil Jawa Tengah VI ini meminta pemerintah provinsi untuk mengambil peran kepemimpinan yang lebih tegas dalam arsitektur pemulihan.

“Peta prioritas layanan dasar pascabencana harus menjadi rujukan bersama seluruh kabupaten dan kota agar dana tambahan benar-benar menjawab titik-titik kerusakan paling mendesak,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah pusat menurutnya perlu memastikan fleksibilitas fiskal yang bertanggung jawab.

“Percepatan persetujuan perubahan anggaran dan pemberian ruang diskresi terukur bagi kepala daerah menjadi kunci agar kebijakan darurat tidak terjebak dalam prosedur normal,” sambungnya.

Selanjutnya, kata Azis, indikator keberhasilan perlu diperluas dari sekadar serapan anggaran menjadi ukuran dampak pemulihan.

“Transparansi berbasis hasil bukan hanya laporan keuangan akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong disiplin kinerja pemerintah daerah,” tutupnya.