Tolak Batasan Operasional 16 Hari, Aptrindo Gelar Aksi di DPRD Jatim

TODAYNEWS.ID – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) melakukan aksi demonstrasi di depan DPRD Jatim.

Demo ini untuk menyuarakan penolakan terkait pembatasan larangan operasional truk yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)Tiga Dirjen dan Korlantas Polri terkait pengaturan lalu lintas angkutan Lebaran 2025.

SKB tersebut memuat larangan truk sumbu tiga beroperasi pada 24 Maret hingga 8 April 2025 atau selama 16 hari.

Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur Sundoro mengungkapkan pembatasan waktu operasional truk yang tercantum dalam SKB itu terlalu lama.

Menurutnya, banyak pihak yang menggantungkan hidup dari operasional pengangkutan barang melalui kendaraan sumbu tiga tersebut.

Sudarsono mengungkapkan akibat pembatasan operasional itu pengusaha bisa merugi hingga Rp160 juta per hari.

“Kami mendesak pemerintah untuk mencabut aturan pembatasan yang dinilai merugikan sektor logistik dan berdampak negatif terhadap arus ekspor-impor,” ujar Sundoro.

Dia juga menjelaskan di Jawa Timur terdapat sekitar 16.000 hingga 17.000 truk logistik yang beroperasi. Jika semuanya harus berhenti selama 16 hari, akan terjadi hambatan besar dalam distribusi barang serta perekonomian nasional.

“Kami ini masih sangat bergantung pada kelancaran ekspor dan impor. Jika distribusi barang terganggu, maka dampaknya akan dirasakan oleh banyak sektor,” tegasnya.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) yang tergabung dalam aksi ini menegaskan, protes mereka dilakukan atas dasar kecintaan terhadap tanah air dan kepedulian terhadap ekonomi nasional.

Sundoro menegaskan bahwa mereka akan terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan ini jika tidak ada perubahan.

“Jika tuntutan kami tidak diakomodasi, kami akan terus melakukan aksi sampai ada perubahan kebijakan. Kami ingin negara ini lebih baik, dan kebijakan yang ada harus mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan menghambatnya,” tambahnya.

Sebagai solusi, Sundoro meminta pemerintah untuk mengembalikan kebijakan pembatasan operasional truk seperti sebelumnya, yaitu hanya selama enam hari, yakni tiga hari sebelum Lebaran (H-3) dan tiga hari setelah Lebaran (H+3).

“Kami hanya meminta agar SKB ini diberlakukan seperti sebelumnya, cukup H-3 sampai H+3. Itu saja sudah cukup,” tandas Sundoro.

89 Total Count