Tanggapan Eks Dirut ASDP yang Dapat Rehabilitasi dari Prabowo

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dan direksi ASDP.

Menurutnya, keputusan Presiden tersebut sejalan dengan rasa keadilan publik. Ia menilai bahwa selama proses hukum berlangsung, banyak dukungan moral dari masyarakat maupun kalangan profesional yang menilai Ira sebagai sosok yang jujur ​​dan tidak memiliki masalah integritas dalam kasus yang sempat tertundanya.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Prabowo Terima Laporan DEN soal Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

23 Dhanis Iswara

“Keputusan Presiden memberikan rehabilitasi merupakan sinyal penting bahwa negara hadir untuk mengoreksi ketidakadilan. Selama ini publik melihat Bu Ira adalah sosok profesional yang bersih, dan keputusan ini mengembalikan kehormatannya,” ujar Abdullah dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Ia menegaskan, kasus tersebut harus menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama terkait pemahaman dan pembedaan antara kebijakan korporasi dan tindak pidana korupsi.

“Penegak hukum jangan gegabah. Tidak semua keputusan bisnis yang berakhir kerugian dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dunia korporasi memiliki dinamika, risiko, dan ruang diskresi yang tidak selalu linier. Kebijakan perusahaan bisa saja merugi, tetapi itu belum tentu merupakan korupsi,” tegasnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Panggil Jajaran Sejumlah Menteri ke Hambalang, Prabowo Bahas Penertiban Hutan dan Pertambangan Ilegal

20 Dhanis Iswara

Abdullah menekankan perlunya pendekatan hukum yang lebih hati-hati dan proporsional dalam menangani perkara di sektor korporasi agar tidak menghambat profesionalitas pengelolaan BUMN maupun perusahaan lain.

“Para profesional harus dilindungi ketika mereka mengambil keputusan yang didasarkan pada analisis bisnis dan tata kelola yang benar. Jika setiap kerugian perusahaan dianggap sebagai indikasi pidana, maka tidak ada yang berani mengambil keputusan strategis,” tambahnya.

Untuk itu, Politikus PKB ini berharap rehabilitasi terhadap Ira Puspadewi menjadi pelajaran penting sekaligus titik balik bagi perbaikan sistem hukum agar lebih berkeadilan, objektif, dan tidak mengorbankan profesional yang bekerja dengan integritas.