Suhu Ekstrem Meningkat, MPR Dorong Aksi Cepat Hadapi Krisis Iklim

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya kebijakan dan langkah cepat dalam menghadapi krisis iklim yang tengah melanda Indonesia belakangan ini. Kondisi suhu panas ekstrem yang terjadi dinilai membutuhkan respons yang serius dan terkoordinasi.

Menurutnya, situasi iklim saat ini sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan telah merilis data suhu udara tertinggi di Indonesia pada 18 Maret 2026 lalu sebagai indikator nyata perubahan kondisi tersebut.

“Pasca COVID-19 lima tahun yang lalu, saya telah menyerukan pentingnya penanganan masalah iklim yang menyebabkan kenaikan suhu bumi akibat emisi karbon, lonjakan polusi, dan laju deforestasi yang tinggi,” ucap Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa BMKG mencatat suhu ekstrem di Jakarta mencapai 35,6 derajat Celsius. Angka tersebut menempatkan Jakarta di posisi teratas, diikuti Ciputat dengan suhu 35,5 derajat Celsius dan Tangerang sebesar 35,4 derajat Celsius.

Ia menilai kondisi ini tidak lagi sekadar perubahan iklim biasa. Bahkan, dirinya menegaskan bahwa situasi tersebut sudah layak disebut sebagai krisis iklim yang harus ditangani secara serius.

Kenaikan suhu yang belum pernah terjadi sebelumnya, meningkatnya polusi udara, serta lambatnya program reforestasi yang tertinggal dari laju deforestasi menjadi sejumlah persoalan utama yang dihadapi saat ini.

Karena itu, Eddy menekankan pentingnya komitmen politik yang kuat serta pelaksanaan program mitigasi, adaptasi, dan edukasi terkait pengelolaan iklim. Upaya ini diharapkan mampu mendorong partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi krisis iklim.

Ia juga menyampaikan bahwa dukungan politik terhadap isu ini telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai forum, baik di dalam maupun luar negeri.

“Sudah sepatutnya seluruh unsur pemerintah dan nonpemerintah bekerja sama untuk mempercepat aksi iklim karena krisis iklim tidak mengenal suku, ras, gender, usia, dan latar belakang lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, aksi iklim yang dilakukan dari hulu hingga hilir harus berjalan seiring agar memberikan dampak yang optimal.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi kunci penting. Upaya seperti pengelolaan sampah, penanaman pohon, hingga penggunaan transportasi publik berbasis listrik dinilai lebih ekonomis dibandingkan biaya besar untuk pemulihan akibat bencana alam.

Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga bagian dari solusi dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata.

Di sisi lain, Eddy juga mendorong percepatan pembahasan legislasi terkait pengelolaan iklim. Ia menyebut regulasi tersebut sebagai “tuntunan” penting dalam menangani krisis iklim secara komprehensif.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

“Saya berharap kita bisa segera membahas dan mengesahkannya karena penanganan krisis iklim tidak akan efektif tanpa legislasi yang kuat,” ucap Eddy.