Subsidi Energi Naik Rp45 Triliun, Legislator: Jangan Sampai Pengawasan Melemah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani, menilai kenaikan subsidi energi dalam RAPBN 2027 harus dibarengi pengawasan yang lebih kuat. Ia mengingatkan, tambahan anggaran jangan sampai tidak diikuti perbaikan ketepatan sasaran dan distribusi.

Dalam RAPBN 2027, subsidi energi mencapai Rp272,95 triliun, naik 20,1% dari outlook 2026 sebesar Rp227,26 triliun. Anggaran itu terdiri dari subsidi BBM dan LPG 3 kg sebesar Rp142,84 triliun serta subsidi listrik Rp130,11 triliun.

Baca Juga

4 hari  lalu

Komisi III Minta Kapolri Tindak Tegas Beking Tambang Ilegal

86 Akbar Budi

“Subsidi adalah instrumen keberpihakan negara. Jangan sampai anggarannya meningkat, tetapi kebocoran distribusi masih terjadi atau masyarakat miskin dan rentan justru kesulitan memperoleh BBM, LPG, maupun listrik bersubsidi,” kata Meitri, Senin (17/8/2026).

Di sisi lain, anggaran Kementerian ESDM melonjak dari Rp10,12 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp27,37 triliun dalam RAPBN 2027. Kenaikan itu antara lain diarahkan untuk listrik desa, sambungan listrik baru, jaringan gas kota, dan pembangunan infrastruktur gas.

Pemerintah menargetkan 3.054 desa mendapat akses listrik, 350 ribu sambungan listrik baru, serta 150 ribu sambungan rumah jaringan gas pada 2027.

Baca Juga

5 hari  lalu

Dasco: DPR Buka Ruang Seluas-luasnya untuk Masukan RUU Ketenagakerjaan

102 Dhanis Iswara

Namun, Meitri menyoroti adanya penurunan sejumlah anggaran pengawasan. Anggaran Mitigasi dan Pelayanan Geologi turun dari Rp208,7 miliar menjadi Rp160,6 miliar. Sementara anggaran Penegakan dan Pelayanan Hukum turun dari Rp37,2 miliar menjadi Rp7,4 miliar.

“Jangan sampai kapasitas kita untuk membangun semakin besar, tetapi kemampuan melakukan mitigasi, pengawasan, dan memastikan kepatuhan justru melemah,” tegasnya.

Meitri juga mencermati penurunan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dari Rp1,396 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp1,232 triliun dalam RAPBN 2027.

Menurutnya, agenda kemandirian energi, pertambangan, investasi, dan hilirisasi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

“Kemandirian energi yang kita kejar haruslah kemandirian energi yang berkelanjutan. Energi tersedia, masyarakat mampu menjangkaunya, negara semakin mandiri, tetapi lingkungan tetap terjaga,” pungkas Meitri.