TODAYNEWS.ID – Meningkatnya jumlah kabupaten/kota turun harga beras merupakan sinyal yang baik dari program intervensi stabilisasi pangan yang terus digalakkan pemerintah.
Adapun program tersebut di antaranya; penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP ) dan penyaluran bantuan pangan (banpang) beras kepada masyarakat berpendapatan rendah.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengakselerasi strategi stabilisasi pasokan dan harga pangan.
“Hingga 1 September 2025, realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah mencapai 303,18 ribu ton atau 20,21 persen. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan beras periode Juni–Juli 2025 tercatat sebesar 360,47 ribu ton atau setara 98,61 persen. Kami juga memperluas jangkauan GPM yang hingga kini sudah digelar 7.540 kali di 461 kabupaten/kota dan 36 provinsi. Langkah ini terbukti membantu masyarakat mengakses pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Nita dalam Rakor Pengendalian Inflasi di Kemendagri, dikutip Kamis (4/9/2025).
Lebih jauh, NFA memaparkan 13 aksi strategis NFA dalam menjaga ketahanan pangan nasional, mencakup serapan gabah setara 2,93 juta ton beras, penyelenggaraan 7.540 kali GPM di 461 kabupaten/kota dan 36 provinsi, pembangunan 1.467 kios pangan di 33 provinsi, hingga pengoperasian 42 sarana rantai dingin serta 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan.
Selain itu, NFA juga mendorong penguatan konsumsi pangan Beragam, Bergizi seimbang, dan Aman (B2SA) melalui program edukasi di sekolah, rumah pangan B2SA di desa, serta pengembangan usaha pengolahan pangan lokal.
Upaya ini turut diperkuat dengan gerakan Stop Boros Pangan untuk menekan food loss and waste hingga 17 persen.
“Semua langkah ini adalah bagian dari kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi kerentanan pangan. Seperti yang diarahkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, kami terus bersinergi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, serta dunia usaha agar ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat dapat terjaga,” ungkap Nita.
Adapun peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan harga beras disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rakortas tersebut.
“Jumlah daerah yang harga berasnya turun meningkat dari 51 menjadi 58 kabupaten/kota. Ini artinya Gerakan Pangan Murah yang kita lakukan bersama berjalan efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Mendagri Tito.
“Meski begitu, masih ada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya berada di atas harga acuan pemerintah. Minggu ini kami akan fokus ke daerah-daerah tersebut dengan langkah bersama yang melibatkan Badan Pangan Nasional, Bulog, dan Kementerian Pertanian,” pungkasnya.