Soroti Temuan Kasus Super Flu, Komisi IX Minta Pemerintah Jangan Lengah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mendesak pemerintah untuk segera membuat langkah antisipasi terkait temuan kasus “super flu” di Indonesia dengan pendekatan terukur dan berbasis sistem serta tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat.

Sebagai informasi, super flu yang belakangan ramai diberitakan merujuk pada influenza A (H3N2) subclade K, sebuah varian baru influenza yang lebih mudah menular dan kini telah menyebar di berbagai negara.

Baca Juga

4 hari  lalu

KAI Daop 4 Catat 14 Ribuan Penumpang Berangkat Naik KA dari Stasiun di Wilayah Semarang

9 Yunita

Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, tercatat 62 kasus super flu di Indonesia yang tersebar di delapan provinsi. Kasus terbanyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.

Adapun peningkatan kasus dipicu oleh ketidaksesuaian vaksin flu musim ini dengan strain dominan, serta rendahnya kekebalan populasi terhadap subclade tersebut. Penularannya disebut lebih cepat, terutama pada anak-anak, remaja, dan lansia.

Oleh karena itu, Edy meminta masyarakat agar perlu tidak khawatir berlebihan, namun pemerintah juga tidak boleh lengah dan harus memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan optimal hingga ke tingkat layanan primer

Baca Juga

2 hari  lalu

Iran: Kami Tidak Akan Terlibat dalam Negosiasi Apa pun dengan AS

7 Dhanis Iswara

“Yang penting sekarang adalah memastikan kesiapsiagaan sistem kesehatan berjalan dengan baik. Jangan hanya menyampaikan bahwa situasi aman, tetapi juga memastikan layanan kesehatan primer benar-benar siap di lapangan,” ujar Edy, dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/1/2026).

Edy menekankan bahwa isu super flu bukan sekadar persoalan medis, melainkan juga kesiapan anggaran kesehatan.

Politikus PDI Perjuangan ini menilai anggaran harus lebih diarahkan pada pencegahan, deteksi dini, dan penguatan pengawasan penyakit, bukan hanya respons ketika kasus semakin meningkat.

Ia menambahkan, penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Hal ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta.

“Penguatan puskesmas, laboratorium, dan sistem pelaporan penyakit menular harus menjadi prioritas belanja kesehatan. Ini penting untuk melindungi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat dengan penyakit penyerta,” ujarnya

Selain itu, Edy meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera mengeluarkan dan memperbarui protokol kesehatan yang jelas dan mudah dipahami masyarakat.

Protokol tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki panduan seragam dalam menghadapi peningkatan kasus influenza, termasuk penggunaan masker pada kondisi tertentu, kebersihan tangan, serta panduan bagi sekolah dan fasilitas umum.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar komunikasi pemerintah tidak bersifat sensasional. Pengalaman pandemi COVID-19, menurutnya, menunjukkan bahwa informasi yang tidak utuh justru dapat memicu ketakutan dan disinformasi.

“Kita perlu narasi yang berbasis data dan sains. Edukasi masyarakat jauh lebih penting daripada istilah-istilah yang menimbulkan kekhawatiran,” tegas Legislator Dapil Jawa Tengah III itu.