Soroti Rentetan OTT KPK Terhadap Kepala Daerah, DPR: Ini Tamparan Keras Bagi Otonomi Daerah
Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha. Foto: Fraksi PKB TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Toha, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rentetan Operasi Tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah. dalam waktu berdekatan.
“Ini adalah tamparan keras bagi jalannya otonomi daerah. Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum,” tegas Toha, pada Selasa (20/1/2026).
Pernyataan ini disampaikan Toha guna menanggapi aksi senyap KPK yang menjaring Wali Kota Madiun, Maidi, dan Bupati Pati, Sudewo, dalam dua operasi berbeda di hari yang sama.
Seperti diberitakan, Maidi diduga terlibat dalam kasus dugaan fee proyek dan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR), sementara Sudewo ditangkap atas dugaan suap dalam proses pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Karena itu, Legislator Fraksi PKB ini mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak main-main dengan amanah jabatan yang diemban.
“Jangan pernah jadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri melalui fee proyek ataupun jual beli jabatan,” tegasnya.
Toha menilai, keterlibatan kepala daerah dalam kasus suap pengisian jabatan di Pati menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan integritas yang serius.
Begitu pula dengan dugaan penyimpangan dana CSR di Madiun yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, namun justru diduga dikorupsi.
“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama yang harus segera diputus rantainya,” tegas Toha.
“Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional,” tambah Toha menegaskan.
Pos terkait
Berita Favorit
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
