Soroti 20 Tahun Perjanjian Helsinki, Legislator Gerindra: Perdamaian Aceh Harus Dijaga dengan Pemenuhan Janji

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti perjanjian Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, yang kini sudah berjalan 20 tahun.

Menurut Azis, kesepakatan tersebut merupakan langkah tepat untuk mengakhiri konflik antara dan membawa kehidupan sosial yang perlahan pulih dan pembangunan berjalan lebih terbuka di wilayah Aceh.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pesan Solidaritas Tokoh Nasional untuk Korban Bencana Sumatera Warnai Perayaan Natal 2025

13 Afrizal Ilmi

“Dua puluh tahun setelah Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki ditandatangani, Aceh telah membuktikan bahwa perdamaian adalah pilihan yang benar,” kata Azis pada Senin (29/12/2025).

Namun kata Azis, peringatan dua dekade perdamaian ini seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan nostalgia sejarah. Ia semestinya menjadi ruang refleksi bersama.

“Sejauh mana negara benar-benar telah menepati janjinya kepada rakyat Aceh,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Puan Maharani Ajak Perempuan Indonesia Berperan Aktif Lestarikan Lingkungan

10 Dhanis Iswara

“Perdamaian Aceh bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan janji politik dan moral negara. Ia adalah aset nasional yang nilainya jauh melampaui stabilitas keamanan,” lanjutnya.

Perdamaian kata Azis, hanya akan benar-benar kokoh jika disertai rasa keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

“Tanpa itu, damai berisiko menjadi formal—tenang di permukaan, namun menyimpan kegelisahan yang tak terucap,” sambungnya.

Lebih lanjut, Azis menilai pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang menyebut realisasi komitmen pemerintah pusat baru mencapai sekitar 35 persen merupakan fakta yang terjadi di lapangan.

“Patut dibaca sebagai suara lapangan yang jujur, bukan sekadar keluhan politik,” ucapnya.

Terutama terkait pemenuhan lahan bagi mantan kombatan, persoalan ini terus berulang karena birokrasi yang kembali ke titik awal setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan kementerian.

“Dalam proses yang berlarut-larut itu, yang paling merasakan dampaknya adalah mereka yang seharusnya paling cepat dipulihkan kehidupannya,” imbuhnya.