Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok. Polri) TODAYNEWS.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pernyataan yang langsung menyita perhatian publik saat rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Dalam forum resmi tersebut, ia menegaskan sikap tegas terkait wacana Polri di bawah kementerian.
Listyo secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap usulan penempatan institusi Polri di bawah kementerian khusus. Sikap itu ia sampaikan langsung di hadapan para anggota dewan sebagai bentuk posisi kelembagaan yang jelas.
“Mohon maaf bapak ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus, karena bagi kami posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal,” ucap Listyo Sigit.
Menurutnya, posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden memberikan ruang gerak yang lebih optimal bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi negara. Struktur tersebut dinilai mendukung efektivitas kerja di berbagai lini pelayanan.
“Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kamtibmas, di bidang hukum, perlindungan pelayanan,” tuturnya.
Selain itu, ia menilai hubungan langsung dengan Presiden menjadi faktor penting dalam menjaga kecepatan serta efektivitas respons Polri. Karena itu, ia tidak menginginkan munculnya potensi dualisme kewenangan jika Polri berada di bawah kementerian.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Listyo mengaku dirinya kerap disinggung soal posisi jabatan Kapolri. Bahkan, ia mengungkap pernah ada pihak yang secara langsung menawarinya posisi menteri kepolisian.
“Ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa ‘mau ndak pak Kapolri jadi menteri kepolisian?’” ungkapnya.
Namun demikian, ia menegaskan penolakannya bukan didasari kepentingan pribadi. Menurutnya, hal tersebut murni menyangkut prinsip kelembagaan Polri demi kepentingan negara.
“Kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” tegas Listyo.
Pada akhirnya, Kapolri menilai menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi tata kelola negara. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Polri memahami dan memegang teguh sikap tersebut.
“Saya kira itu bentuk sikap. Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” pungkasnya.
