Soal Abolisi Lembong-Amnesti Hasto: Prabowo Tak Ingin Jadi Bemper Jokowi

TODAYNEWS.ID – Pengamat Politik Citra Institute, Yusak Farchan, menilai pemberian abolisi kepada Tom Lambong dan amnesti ke Hasto Kristiyanto sebagai tamparan keras untuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

“Pemberian abolisi dan amnesti kepada Lembong dan Hasto jelas menjadi tamparan keras bagi Jokowi,” kata Yusak dalam keterangan yang diterima, Sabtu (9/8/2025).

Baca Juga

3 jam  lalu

Anggaran Sekolah Kedinasan Tidak Boleh Diambil dari 20 Persen APBN

17 Akbar Budi

Sebab, kata Yusak, Prabowo sedang berupaya memulihkan marwah penegakan hukum di Indonesia yang kerap dijadikan sebagai alat tawar-menawar politik.

“Pemberian abolisi dan amnesti merupakan itikad baik Prabowo untuk melakukan rekonsiliasi nasional besar-besaran pasca pemilu,” ujarnya.

Pemberian amnesti kepada Hasto mempertegas bahwa kasus yang membelit Hasto tersebut merupakan kasus politis.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bawaslu Provinsi Papua Kawal Pemusnahan Surat Suara Berlebih dan Rusak

67 Akbar Budi

“Begitu juga dengan kasus Tom Lembong. Dengan diberikannya abolisi, nama Tom Lembong menjadi bersih kembali,” sambungnya.

Menurut Yusak, dengan pemberian abolisi dan amnesti tersebut, Prabowo tengah berupaya mengkonsolidasikan semua kekuatan politik untuk mendukung pemerintahannya.

“Dari kacamata politik, dengan diberikannya abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto, Prabowo sedang mengkonsolidasikan semua kekuatan politik yang ada untuk mendukung pemerintahannya,” imbuh Yusak.

Lebih lanjut, kata Yusak, jika Prabowo diam, maka itu akan memicu kemarahan pendukung Anies dan PDIP semakin besar.

Sehingga, berpotensi akan terjadinya instabilitas politik yang merugikan pemerintahan Prabowo.

“Jadi kalau disebut ada motif politik dibalik pemberian abolisi dan amnesti, menurut saya tidak keliru. Dan motif politiknya saya kira jelas, Prabowo tidak ingin menjadi bemper Jokowi atas perkara masa lalu yang membelit Tom Lembong dan Hasto,” jelas Yusak.

“Jadi abolisi dan amnesti boleh dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab moral Presiden Prabowo untuk mengoreksi praktik penyelewengan hukum atau digunakannya hukum sebagai alat sandra politik,” demikian Yusak.

21 Total Count