Senator DPD RI Minta Pemerintah Intervensi Rekrutmen LNG Tangguh yang Dinilai Diskriminatif Terhadap OAP

TODAYNEWS – Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma menanggapi keluhan dan aspirasi Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) dan Solidaritas Pekerja Papua di LNG Tangguh terkait permasalahan rekrutmen tenaga kerja operator kilang yang dinilai tidak berpihak dan terindikasi diskriminatif terhadap pekerja asal Papua.

Sebagaimana diketahui, kalangan pekerja asal Papua sebelumnya telah menyatakan penolakan tegas terhadap rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh yang sedang berlangsung dan dinilai berpotensi tidak mengakomodir pekerja lokal dengan syarat penerimaan yang terlalu tinggi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Gubernur Jateng Ingatkan Kepala Daerah Berhati-hati dalam Tetapkan PBB

82 Yunita

Menanggapi itu, Filep mendesak pemerintah untuk memperhatikan dan mengintervensi kebijakan penerimaan tenaga kerja agar berpihak pada tenaga kerja asal Papua.

Sebelumnya, Filep juga kerap menyuarakan kritiknya terhadap dampak operasional dan kontribusi BP LNG Tangguh di Bintuni, Papua Barat yang dinilai tidak memberikan banyak kontribusi besar bagi daerahnya.

Sebab itu, Senator asal Papua Barat ini mengingatkan, operasional BP LNG Tangguh harus berjalan sesuai dengan semangat dan komitmen AMDAL bagi masyarakat Bintuni dan masyarakat Papua khususnya.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Atasi Permasalahan Limbah Domestik, Bandung Jalin Kolaborasi dengan Kawasaki Jepang 

65 Asep Awaludin

“Di momen HUT RI ke-80 tahun ini, saya meminta bapak Presiden Prabowo untuk memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat pekerja asal Papua yang saat ini terindikasi diperlakukan diskriminatif oleh BP Tangguh,” ujar Filep dalam keterangannya, Senin (18/8/2025).

Pasalnya kata Filep, polemik rekrutmen ini sangat krusial karena menyangkut hak-hak dasar orang asli Papua (OAP) terutama untuk berkehidupan layak di atas tanahnya sendiri.

“Masyarakat harus mendapat kesempatan kerja atas pengelolaan SDA yang diambil dari tanah Papua di Bintuni,” ujar Senator Filep.

Apalagi kata dia, wakil pemerintah di sana yakni SKK Migas memiliki hubungan penting dengan operasional LNG Tangguh sebagai pengawas dan regulator kegiatan hulu migas.

“Tentu kita tahu, SKK Migas juga mendukung pengembangan potensi lokal dalam proyek Tangguh, termasuk penggunaan tenaga kerja lokal dan kerjasama dengan industri lokal. Maka dalam domain ini, negara harus hadir mengawal komitmen dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal sesuai AMDAL,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Komite III DPD RI itu menekankan agar pemerintah tegas mengutamakan kepentingan rakyat atas korporasi dengan langkah bijaksana.

Menurutnya, pembangunan kapasitas SDM pekerja asal Papua harus menjadi agenda rutin dan prioritas sebagai wujud kaderisasi dan regenerasi internal BP Tangguh.

“Kami menerima keluhan bahwa syarat dan kualifikasi penerimaan teknisi atau operator kilang terlalu tinggi juga syarat pengalaman kerja yang tinggi pula 6 tahun untuk Sarjana dan 8 tahun untuk D-III, ini menutup peluang bagi tenaga kerja Papua masuk maupun pekerja untuk naik posisi pada level senior teknisi,” paparnya.

“Saya mendukung solusi yang diajukan oleh serikat pekerja Papua agar rekrutmen dilakukan dengan merekrut teknisi asal Papua baik fresh graduate maupun yang sudah bekerja untuk dikader melalui training khusus dengan skema percepatan yang disebut Junior Technician Accelerated Programme. Program ini juga akan memberi solusi kebutuhan SDM bagi LNG,” urai Filep.

Lebih lanjut, kata Filep, dalam dunia industri saat ini, ada yang namanya Management Trainee (MT) dan Fresh Graduate Development Program (FGDP). Dalam mekanisme rekrutmen sekaligus pengembangan karir di perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang mendesak diperlukan perusahaan.

“MT untuk bidang manajerial dan FGDP bisa untuk banyak bidang. Ini bisa diterapkan untuk tenaga kerja Papua,” imbuhnya.

Untuk itu, Filep menegaskan akan mengawal dan menyampaikan persoalan ini kepada kementerian/lembaga berwenang untuk segera ditindaklanjuti.

Dia berharap, semua stakeholder terkait tetap berkomitmen mengawal keberpihakan kepada masyarakat lokal agar tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan di semua sektor.

87 Total Count