Sandera Politik Parlemen Daerah

TODAYNEWS.ID – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai legitimasi eksekutif dalam sistem presidensial harus berasal langsung dari rakyat.

Anggota Presidium Nasional KIPP Indonesia, Brahma Aryana mengatakan, keterlibatan rakyat secara langsung untuk menjadi pengawas dan menilai kinerja dari eksekutif dan legislatif.

Baca Juga

6 hari  lalu

Jumlah Penumpang Angkutan Umum Naik 12,48 Persen Selama Periode Nataru

13 Dhanis Iswara

“Untuk menjaga prinsip checks and balances,” kata Brahma dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026). Brahma menilai, kepala daerah yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya akan menjadi sandera politik.

“Ia (kepala daerah) akan menjadi sandera politik parlemen yang melimpuhkan fungsi pengawasan dan menciptakan stabilitas otoritarian yang membungkam aspirasi publik,” jelas Brahma.

Brahma menjelaskan, secara sosiologis, akumulasi kemarahan publik terhadap institusi legislatif telah mencapai titik didih. Hal itu terlihat dari gelombang protes pada Agustus-November 2025, dimana ada fenomena ‘Peringatan Darurat’.

Baca Juga

6 hari  lalu

Prabowo Gelar Retret Kedua, Komisi II: Momen Tepat untuk Evaluasi Kinerja

10 Dhanis Iswara

Maka dari itu, KIPP Indonesia menilai jika memaksakan kepala daerah dipilih DPRD akan mempengaruhi stabilitas politik-sosial. “Dapat memicu kelanjutan dari pembangkangan sipil (civil disobedience),” ujar Brahma.

Oleh karena itu, KIPP Indonesia mengingatkan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung merupakan sebuah anugerah yang lahir melalui ikhtiar reformasi. “Yang oleh karenanya harus kita rawat dan perbaiki, bukan dieliminasi,” jelas Brahma.

Brahma menambahkan KIPP Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersiaga melawan segala bentuk upaya pembajakan kedaulatan rakyat.

“Demokrasi mungkin mahal, namun harga yang harus dibayar untuk sebuah regresi menuju tirani elitis akan jauh lebih menghancurkan bagi masa depan bangsa,” pungkas Brahma.